TERNATE – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, mengajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di Maluku Utara.
Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Irene Lusiana Roba Putri, serta dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga terkait, di Bella Hotel Ternate, Rabu ( 22/04/2026 ).
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Maluku Utara melalui kunjungan kerja tersebut.
Ia menilai kehadiran Komisi V menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan transportasi.
Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional pada 2025, Gubernur mengakui bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Masih banyak wilayah yang belum terkoneksi dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada keterbatasan konektivitas, terutama akses jalan dan jembatan antarwilayah. Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.
Sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara merupakan petani, khususnya kelapa dan kopra, sementara 20 persen lainnya adalah nelayan. Mereka sangat bergantung pada akses transportasi untuk mendistribusikan hasil produksi ke pasar.
“Daerah yang belum terkoneksi umumnya memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti tantangan geografis Maluku Utara yang terdiri dari sekitar 955 pulau dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal ini menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) pada 2025 sebesar Rp300 miliar. Namun, menurutnya, dukungan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama untuk pembangunan jalan provinsi yang belum tersentuh program tersebut.
Ke depan, hingga 2030, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan memprioritaskan pembangunan konektivitas jalan provinsi dan kabupaten, serta percepatan pembangunan ibu kota provinsi di Sofifi.
“Sudah 26 tahun Sofifi menjadi ibu kota, tetapi infrastrukturnya masih jauh dari representasi sebagai pusat pemerintahan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi,” tegasnya.
“Melalui forum tersebut, saya berharap sinergi antara pusat dan daerah dapat semakin kuat guna menghadirkan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Maluku Utara,” tutupnya. ( Barak ).
