TERNATE – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merespon usulan Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, terkait pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Tengah.
Respons tersebut disampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi V DPR RI yang juga dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta para Bupati dan Wali Kota se-Maluku Utara, BMPB dan Kementerian Perhubungan, di Bella Hotel, Ternate, Rabu ( 22/04/2026 ).
Melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku Utara, Navy A. Umasangadji menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui peran kepala balai dan wilayah Maluku Utara ini.
“Kami akan menugaskan kepala balai untuk berkoordinasi lebih intens dengan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Koordinasi ini penting agar program yang diusulkan bisa dikaji bersama dan ditemukan solusi atas kendala yang ada,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar kepala balai di Maluku Utara merupakan putra daerah, yang seharusnya menjadi keunggulan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Dalam sektor sumber daya air, Kementerian PU memaparkan sejumlah program yang tengah dan akan dilaksanakan, khususnya penanganan pasca bencana.
Saat ini, dua proyek sudah berjalan pada 2025 dan direncanakan berlanjut pada 2026. Namun, masih terdapat sekitar 14 pekerjaan rumah (PR) dengan estimasi anggaran mencapai Rp300 miliar.
“Kami targetkan penyelesaiannya dilakukan bertahap hingga 2027–2028. Jika ada dukungan tambahan dari Komisi V, tentu bisa dipercepat,” jelasnya.
Selain itu, terdapat sejumlah usulan
prioritas yang perlu ditentukan untuk segera ditangani diantara, penanganan permanen pasca bencana di Sungai Akaru, Halmahera Utara (Rp30 miliar), penanganan bencana di Sungai Ibu, Halmahera Barat.
Pembangunan breakwater di Pantai Jambula, Kota Ternate (Rp20 miliar)
Kementerian PU meminta arahan dari Komisi V DPR RI untuk menentukan program mana yang menjadi prioritas utama, mengingat keterbatasan anggaran dan banyaknya usulan yang masuk.
“Kalau terlalu banyak program, justru tidak ada yang terselesaikan. Jadi perlu ditentukan mana yang paling prioritas untuk segera kita dorong,” tambahnya.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara agar lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(red/barces)
