TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai hampir 34 persen pada tahun 2025, meski tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Gubernur Sherly Tjoanda dalam sambutannya, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Maluku Utara, turut dihadiri berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, serta Basarnas, di Bella Hotel, Ternate, Rabu (22/04/2026).
Pemerintah daerah mengapresiasi kehadiran Komisi V DPR RI yang dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah kepulauan Maluku Utara.
Dalam pemaparannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan konektivitas antar wilayah, terutama infrastruktur jalan dan jembatan yang belum terhubung secara optimal.
“Masih banyak ruas jalan dan jembatan yang belum terkoneksi, sehingga dampak pertumbuhan ekonomi belum dirasakan merata,”ucaprnya.
Ia menjelaskan, struktur demograf Maluku Utara didominasi sekitar 60 persen petani, khususnya petani kelapa dan kopra, serta 20 persen nelayan. Kelompok ini sangat bergantung pada akses transportasi untuk distribusi hasil produksi ke pasar.
Selain itu masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
Selain itu, Maluku Utara yang terdiri dari sekitar 955 pulau memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, tercatat pada indeks 145, sehingga membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Pemerintah provinsi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025 dengan alokasi sekitar Rp300 miliar. Namun demikian, bantuan tersebut masih terbatas pada wilayah kabupaten, sementara ruas jalan provinsi disebut belum tersentuh secara optimal.
Ke depan hingga tahun 2030, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan fokus pembangunan tidak hanya pada jalan provinsi dan kabupaten, tetapi juga percepatan pembangunan kawasan ibu kota Sofifi.
“Setelah 26 tahun ditetapkan sebagai ibu kota, Sofifi dinilai masih belum memiliki infrastruktur yang mencerminkan statusnya sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya. ( Barak/red)
