TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memastikan ketersediaan LPG non-subsidi (NPSO) tetap aman dan terkendali, meskipun di tengah dinamika ketegangan geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi.
Melalui Forum FGD berlangsung di Bella Hotel Senin, ( 21/04/2026 ), Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsudin Abdul Kadir bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Husni Bopeng, juga melibatkan PT Pertamina (Persero) bersama jajaran pemerintah provinsi serta berbagai stakeholder lintas sektoral di Ternate, berkomitmen memastikan ketersediaan LPG non-subsidi (NPSO) tetap aman.
Berbagai strategi untuk menjaga stabilitas distribusi LPG NPSO, upaya yang dirumuskan meliputi optimalisasi jalur distribusi, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penguatan sistem pengawasan di lapangan.
Selain itu, peserta forum juga menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan yang dihadapi, khususnya dampak distribusi terhadap tenaga kerja di daerah. Pemerintah daerah dinilai perlu mengantisipasi potensi dampak terhadap penyerapan dan stabilitas tenaga kerja, seiring dengan dinamika kebijakan distribusi energi.
Diskusi juga menyoroti bahwa perubahan distribusi, baik kenaikan maupun penurunan, merupakan bagian dari siklus yang tidak terhindarkan dalam pemenuhan kebutuhan energi. “Oleh karena itu, diperlukan kejelasan langkah strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai solusi, diusulkan adanya alternatif dalam mekanisme distribusi atau pemuatan LPG agar tidak bergantung pada satu jalur yang memerlukan waktu panjang.
Langkah jangka pendek dinilai penting untuk menghindari kendala di lapangan, sembari tetap menyiapkan strategi jangka panjang yang berkelanjutan.
Dalam tanggapan forum, diungkapkan bahwa saat ini terjadi penurunan suplai sekitar 3 persen. Meskipun terlihat kecil, dampaknya berbeda di setiap daerah.
Sebagai perbandingan, penurunan suplai di kota besar seperti Surabaya memiliki dampak signifikan karena jumlah penduduk yang besar.
Kondisi tersebut membuat daerah dengan kebutuhan tinggi cenderung memprioritaskan pasokan untuk wilayahnya sendiri, sehingga distribusi ke daerah lain, termasuk Maluku Utara, ikut terdampak.
“Situasi ini menjadi perhatian bersama, bahwa keterbatasan suplai di daerah lain turut memengaruhi distribusi di Maluku Utara. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif serta penguatan koordinasi lintas wilayah guna menjaga stabilitas pasokan energi di daerah,” jelasnya.(red/ces)
