TERNATE – Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyampaikan keluhan terkait kondisi infrastruktur di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Barat. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR, di Bella Hotel Ternate, Rabu ( 22/04/2026 ).
Dalam forum tersebut, Bupati James menyoroti besarnya kontribusi Maluku Utara kepada negara yang mencapai sekitar Rp140 hingga Rp150 triliun per tahun. Namun, kontribusi tersebut belum sebanding dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di Halmahera Barat.
“Maluku Utara menyumbang besar ke negara, tetapi konektivitas jalan di 10 kabupaten/kota masih sangat terbatas,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran rombongan Komisi V DPR RI di Maluku Utara dan berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan solusi konkret bagi persoalan infrastruktur di daerah.
Lebih lanjut, James mengungkapkan kondisi jalan di Kabupaten Halmahera Barat yang dinilai memprihatinkan. Dari total panjang jalan sekitar 512 kilometer, sebanyak lebih dari 150 kilometer mengalami rusak berat, 121 kilometer rusak ringan, dan hanya sekitar 260 kilometer yang dalam kondisi baik.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah membuat perbaikan infrastruktur sulit dilakukan secara maksimal. “Kalau hanya mengandalkan APBD, mungkin sampai kapan pun tidak akan tuntas,” katanya.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan nasional sebagai langkah percepatan pembangunan. “Saya ingin tahu mekanisme dan langkah apa yang harus ditempuh agar jalan-jalan ini bisa diusulkan menjadi jalan nasional,” ujarnya.
Selain itu, Bupati James juga menyoroti program penataan kawasan strategis di Halmahera Barat yang hingga kini belum terealisasi. Program tersebut telah melalui tahap presentasi dan finalisasi sejak Oktober tahun lalu di Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Meski sempat dijanjikan masuk tahap tender pada Januari, hingga kini proyek tersebut belum berjalan. Bahkan, dirinya menerima informasi bahwa program tersebut berpotensi ditunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Untuk itu dirinya berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian terhadap program tersebut serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
“Kami sudah bolak-balik ke Jakarta dengan biaya besar. Kalau ini tidak jadi, kami tidak tahu harus menyampaikan apa kepada masyarakat,” tegasnya. (Barak )
