TERNATE – Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, berharap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) lebih serius dalam merespon kebutuhan infrastruktur daerah, khususnya di Maluku Utara.
Penegasan itu disampaikan Bupati Ikram saat rapat bersama Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara, yang berlangsung di Bella Hotel, Ternate, Rabu (22/04/2026).
Meski begitu, Bupati Ikram mengapresiasi koordinasi yang selama ini terjalin antara Balai Kementerian PU dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, terutama dalam pembangunan akses jalan.
“Koordinasi antara Balai Kementerian PU dengan Kabupaten Halmahera Tengah cukup baik. Kita perlu memberikan apresiasi kepada teman-teman di Balai,” ujarnya.
Menurut Ikram, pembangunan jalan yang dilakukan Kementerian PU telah memberikan dampak signifikan terhadap konektivitas wilayah.
Ia mencontohkan, saat terjadi konflik horizontal pada 3 April lalu, dirinya dapat menempuh perjalanan dari Ternate menuju lokasi hanya dalam waktu empat jam berkat kondisi jalan yang sudah memadai.
Ia menjelaskan, total panjang jalan di Halmahera Tengah mencapai 464,2 kilometer, dan sekitar 293 kilometer di antaranya telah diaspal.
“Kalau akses jalan tidak dibangun dengan baik, tentu mobilitas akan sulit, termasuk dalam penanganan situasi darurat,” katanya.
Dikesempatan itu juga, Bupati Ikram menyampaikan masih terjadinya keterlambatan proses perizinan dari Kementerian PU, khususnya terkait pembangunan akses jalan baru yang didukung investasi swasta.
Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai pihak swasta sering terkendala hanya karena proses izin yang memakan waktu cukup lama.
“Kita ini bukan meminta pemerintah membangun dengan dana pusat, ini investasi swasta yang siap membangun.Tapi untuk mendapatkan izin saja prosesnya lama. Ini juga harus dikoreksi,” tegasnya.
Selain jalan, Ikram menyoroti kebutuhan pembangunan jembatan di Halmahera Tengah. Dari total kebutuhan 277 jembatan, saat ini masih tersisa tiga jembatan yang belum terbangun.
Ia juga meminta Kementerian PU dan Komisi V DPR RI untuk tidak hanya mendengar keluhan daerah, tetapi turut memberikan tindak lanjut yang jelas.
“Saya ingin Kementerian PU bisa mengoordinasikan apa yang menjadi kebutuhan Maluku Utara. Jangan hanya mendengar keluhan, tapi harus ada feedback yang nyata,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ikram
menegaskan bahwa pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab atas persoalan di wilayahnya dan tidak terus-menerus bergantung pada pemerintah pusat.
Ia mencontohkan penanganan dampak konflik antar dua desa yang terjadi pada 3 April lalu, yang menurutnya langsung ditangani melalui APBD tanpa mengeluh kepada pemerintah pusat.
“Saya tidak mau mengeluh. Bahkan bantuan dana dari luar saya tolak. Saya bangun dari APBD, karena itu tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau mengeluh terus, tidak usah jadi bupati,” tandasnya.(red)
