TERNATE – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, resmi melantik Firman Mudaffar Sjah sebagai Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Ake Gaale Ternate periode 2026–2030.
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Perumda Ake Gaale, di Kelurahan Sangadji, Ternate Utara, Kamis (16/4/2026) berlangsung lancar.
Selain Dirut, Wali Kota juga melantik Samin Marsaoly sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Ake Gaale.
Dalam kesempatan tersebut, Samin Marsaoly menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi perusahaan air minum daerah saat ini adalah aspek tata kelola manajemen yang belum optimal.
Ia menyebut, selama kurang lebih 36 tahun berdiri, Perumda belum pernah memberikan kontribusi berupa deviden kepada pemerintah daerah.
“Selama ini yang terjadi adalah penyertaan modal terus-menerus. Bahkan dalam lima tahun terakhir sudah tidak ada lagi penyertaan modal, namun perusahaan juga belum mampu memberikan kontribusi keuntungan secara nyata kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa Perumda belum dikelola secara maksimal sebagai entitas bisnis yang sehat dan mandiri.
Samin menekankan pentingnya pembenahan tata kelola, terutama dalam hal komposisi belanja perusahaan. Ia menilai belanja operasional harus lebih diprioritaskan dibanding belanja administrasi.
Selain itu, Samin juga menyoroti tingginya beban pegawai yang dinilai sudah melebihi rasio ideal.
“Belanja pegawai sudah mencapai sekitar 40 persen dari pendapatan. Dalam sebulan, gaji pegawai bisa mencapai Rp2,4 miliar, sementara biaya listrik sekitar Rp2 miliar. Ini harus diefisiensikan,” jelasnya.
Ia menyarankan agar perusahaan untuk sementara tidak melakukan penambahan pegawai serta melakukan penataan internal agar lebih produktif dan efisien.
Dari sisi pelayanan, Samin mengakui masih terdapat keluhan masyarakat, meski hanya terjadi di wilayah tertentu.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ia mendorong pengembangan sumber air baru sebagai solusi jangka menengah.
Bahkan terdapat tiga titik potensial yang bisa dikembangkan, yakni di wilayah belakang Sango, Tubo, dan Maliaro. Selama ini, suplai air ke wilayah Maliaro masih bergantung pada sumber dari belakang Ngade, yang dinilai kurang efisien dan berbiaya tinggi.
“Distribusi yang berulang-ulang menyebabkan biaya operasional tinggi dan risiko juga besar. Karena itu perlu sumber baru yang lebih dekat dan efisien,” katanya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Perumda didorong menjalin kemitraan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), dengan dukungan pendanaan dari pemerintah.
“Untuk langkah jangka pendek perlunya fokus pada efisiensi operasional, penataan manajemen, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.(Barak).
