TERNATE- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum dan HAM) Maluku Utara menggelar apel siaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (30/9) di lapangan upacara Rutan Kelas IIB Ternate.
Dalam amanat upacara yang disampaikan Kakanwil Kemenkum HAM Malut, Andi Taletting Langi, menyampaikan bahwa Pilkada serentak tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Terutama dalam melahirkan pemimpin-
pemimpin daerah khususnya di provinsi Maluku Utara yang diharapkan dapat membawa kemaslahatan dan kemajuan bagi daerah dan masyarakat.
“Seperti kita ketahui bersama, bahwa di Provinsi Maluku Utara akan dilaksanakan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada bulan November mendatang.
“Pemilihan ini menjadi momentum sakral bagi seluruh elemen bangsa, untuk menyelenggarakan dan mengawal Pilkada agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan akuntabel, peran ASN menjadi sangat penting. ASN memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan integritas pelaksanaan Pilkada.
Salah satunya melalui implementasi netralitas ASN sebagai kunci kesuksesan Pilkada guna mewujudkan demokrasi yang berintegritas.
“Pembacaan Ikrar Netralitas ASN bukan hanya formalitas belaka. Ini merupakan komitmen bersama mewujudkan penegakan netralitas ASN, menghindari konflik kepentingan, bijak menggunakan sosial media, dan menolak politik uang untuk memastikan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan damai,” tegasnya.
Lanjutnya, dengan demikian pelaksanaan apel siaga netralitas ASN yang dilaksanakan ini, dan dihadiri jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, perwakilan TNI/Polri, Forkopimda, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja merupakan momentum bersejarah dan sangat berharga untuk memperkuat komitmen bersama membangun sinergitas dan integritas dalam menyongsong dan mengawal Pilkada serentak agar dapat berjalan damai dan akuntabel.
Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, termaktub bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas. “Asas netralitas” yang dimaksud adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik.
Sebagai ASN harus bijak dalam menggunakan media sosial, menghindari benturan kepentingan atau conflict of interest dan selalu memahami apa yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai.
“Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Malut uga berkomitmen menjaga integritas, dan memperkuat sinergi bersama KPU, Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum untuk melaksanakan Pilkada damai dan akuntabel, yang akan diselenggarakan bertempat di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Kantor Imigrasi yang ada di seluruh wilayah Maluku Utara,” ujarnya.
“Termasuk yang diikuti oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi syarat dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 untuk melaksanakan hak pilihnya,” tambahnya.
Menteri Hukum dan HAM dalam berbagai kesempatan terus mendorong pentingnya integritas, sinergi, dan kolaborasi jajaran Kementerian Hukum dan HAM bersama seluruh pihak di wilayah, untuk membangun kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Apel siaga netralitas ASN yang dilaksanakan hari ini merupakan wujud komitmen jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, bersama seluruh pihak untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan integritas dalam mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada tahun 2024 yang damai dan berintegritas.
Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Forkopimda, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja yang hadir mengikuti apel siaga netralitas ASN hari ini.
“Semoga komitmen bersama yang dirajut melalui apel siaga ini, dapat memperkuat integritas, sinergi dan kolaborasi di antara kita dalam melaksanakan, dan mengawal pesta demokrasi ini secara damai dan berintegritas guna melahirkan pemimpin- pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi daerah, bangsa dan negara. Terutama dalam akselerasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” akunya.
Hadir dalam acara itu, Kakanwil Kemenkum dan HAM Malut, Asisten III Gubernur Malut Bidang Administrasi umum, perwakilan unsur Forkopimda Malut, pihak penyelelenggara Pemilu (KPUD dan BAWASLU), personil TNI/Polri serta seluruh ASN jajaran Kanwil Kemenkum dan HAM Malut (red/SMG)
