TERNATE – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Inklusi bagi Guru SMA/SMK Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kapasitas guru dalam memberikan layanan pendidikan yang setara bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Berlangsung di Muara Hotel, Jumat (24/07/2026).
Kepala Bidang Pembinaan Khusus Pendidikan SLB Disdikbud Provinsi Maluku Utara, Ruslan Zainudin, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat berbagai regulasi yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.
Menurutnya, pelaksanaan pendidikan inklusi mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
“Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan pendidikan di semua sektor, termasuk di sekolah reguler. Jadi bukan hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi juga di sekolah umum,” ujar Ruslan.
Ia menjelaskan, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengakses pendidikan di SLB karena berbagai faktor, sehingga sekolah reguler diharapkan mampu menerima dan melayani mereka dengan baik.
“Karena itu, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah gurunya. Guru perlu memiliki kompetensi sebagai Guru Pembimbing Khusus (GPK), sehingga mampu mendampingi dan memberikan layanan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus,” katanya.
Melalui Bimtek tersebut, para guru diberikan pemahaman mengenai konsep pendidikan inklusi, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, hingga strategi pembelajaran yang ramah dan adaptif.
Ruslan menegaskan bahwa sasaran kegiatan ini bukan guru SLB, melainkan guru di sekolah reguler tingkat SMA dan SMK yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam penerapan pendidikan inklusi.
“SLB memang sudah menjadi tempat layanan utama bagi anak penyandang disabilitas. Namun ada juga anak-anak yang memilih bersekolah di sekolah umum. Kita harus menghargai pilihan mereka dan memastikan sekolah reguler siap memberikan pelayanan pendidikan yang layak,” jelasnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini semakin banyak sekolah reguler di Maluku Utara yang siap menerapkan pendidikan inklusi sehingga seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. (Barak).
