TERNATE – Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara Awat Halim, menekankan pentingnya peran media masa dalam menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya terkait layanan BPJS Kesehatan.
Ini disampaikan Awat, saat menjadi pembicara pada kegiatan Media getrin di kantor BPJS Cabang Ternate, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang melibatkan BPJS Kesehatan Diskominfo dan insan pers, disampaikan bahwa media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain menyampaikan informasi kebijakan, media juga diharapkan mengangkat kisah-kisah inspiratif masyarakat yang telah merasakan manfaat pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Teman-teman media diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Kisah-kisah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS juga penting untuk diangkat agar semakin banyak warga memahami pentingnya menjadi peserta BPJS, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyampaikan fakta yang benar sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme pelaporan apabila menemukan penyimpangan dalam pelayanan.
Menurutnya, tidak jarang terdapat perbedaan antara aturan yang telah ditetapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh akses informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima layanan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut juga disoroti pentingnya optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPJS Kesehatan. Kehadiran PPID dinilai dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus menemui pimpinan instansi secara langsung.
“Semua informasi yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia dan dapat dijelaskan oleh PPID, termasuk berbagai kanal layanan informasi yang dimiliki BPJS Kesehatan,” katanya.
Selain memperkuat pelayanan informasi, BPJS Kesehatan juga didorong untuk menyederhanakan bahasa dalam berbagai materi sosialisasi, baik melalui baliho, spanduk, media cetak, maupun media digital.
“Penggunaan bahasa yang sederhana dinilai penting mengingat tingkat pemahaman masyarakat yang beragam, terutama di daerah kepulauan dan wilayah terpencil,” ucapnya.
Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik serta dukungan media massa, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, sekaligus memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal. (barak)
