TERNATE – BPJS Kesehatan menggelar kegiatan media gathering sebagai upaya memperkuat penyebarluasan informasi dan keterbukaan publik terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Maluku Utara, tersebut dihadiri perwakilan Komisi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, insan media, serta jajaran BPJS Kesehatan Rabu, (17/06/2026).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, dr. Marita Rondunu, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terus mendukung penyebaran informasi mengenai Program JKN kepada masyarakat.
Menurutnya, kegiatan media gathering merupakan agenda rutin yang dilaksanakan BPJS Kesehatan sebagai sarana mempererat hubungan dengan media sekaligus menyampaikan berbagai informasi terkini terkait pelaksanaan Program JKN.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin terus memperluas penyebaran informasi, mendukung keterbukaan informasi publik, serta menyampaikan perkembangan terbaru mengenai Program JKN kepada masyarakat,” ujarnya.
BPJS Kesehatan juga mengapresiasi peran media di Provinsi Maluku Utara yang selama ini dinilai konsisten membantu menyebarluaskan informasi yang akurat dan bermanfaat mengenai program jaminan kesehatan nasional.
Lebih lanjut, Marita menjelaskan bahwa Program JKN merupakan program nasional yang tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga melibatkan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan turut menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi dan Diskominfo yang selama ini aktif mendukung penyampaian informasi publik.
Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan informasi yang beredar di masyarakat tetap valid, benar, dan memberikan manfaat.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan media, Komisi Informasi, dan Diskominfo guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program JKN serta mendorong terciptanya ekosistem informasi publik yang transparan dan terpercaya.
Melalui sinergi yang terus dibangun, BPJS Kesehatan berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai hak dan manfaat Program JKN sehingga pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta.
Selain itu, dr. Marita mengajak peserta untuk menyampaikan informasi terkait kejadian yang terjadi di fasilitas kesehatan, meskipun bukan keluhan yang dialami secara langsung.
“Informasi tersebut penting agar tim dapat melakukan pengecekan di lapangan, mengidentifikasi kemungkinan masalah dalam sistem, kesalahpahaman informasi, atau memastikan kebenaran laporan yang diterima,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang terbatas (sekitar 65 orang) harus melayani sekitar 1,4 juta peserta, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu, pengalaman dan laporan langsung dari peserta menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan,” tutupnya.(barak)
