TERNATE — Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, menyoroti pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi berjenjang antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, komunikasi yang efektif menjadi kunci agar persoalan dan aspirasi kader di daerah dapat tersampaikan hingga tingkat pusat.
Hal tersebut disampaikan Jamian saat menanggapi pertanyaan peserta dalam kegiatan Diklat Pendidikan Politik yang dilaksanakan DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, dengan dihadiri tamu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.
Dalam forum tersebut, Jamian mengungkapkan bahwa kader Gerindra yang menduduki jabatan di lembaga legislatif memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat apabila tidak didukung oleh sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia menilai, meskipun anggota DPRD memiliki fungsi dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya membutuhkan komunikasi serta kerja sama yang baik dengan kepala daerah.
“Sebagai unsur pimpinan di DPRD, ada hal-hal yang tidak bisa kami lakukan karena sudah diatur oleh aturan. Ini menjadi persoalan ketika kita ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi ruang gerak kita terbatas,” ujarnya.
Jamian menjelaskan, sistem politik Indonesia memiliki mekanisme dan siklus pemerintahan yang berlangsung dalam periode lima tahunan. Karena itu, perjuangan politik harus dilakukan melalui jalur konstitusional, bukan dengan cara-cara kekerasan.
Menurutnya, keberadaan kader Gerindra di posisi strategis pemerintahan daerah dapat memperkuat koordinasi antara kebijakan eksekutif dan perjuangan politik partai, terutama dalam mendorong program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Dorong Forum Komunikasi Berjenjang
Lebih lanjut, Jamian menekankan perlunya forum komunikasi yang terstruktur antara DPC dan DPD, serta DPD dengan DPP.
Forum tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan yang muncul di kabupaten dan kota dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh pengurus partai di tingkat yang lebih tinggi.
” Kita mengakui, komunikasi antara pengurus di berbagai tingkatan terkadang masih menghadapi kendala. Padahal, persoalan yang terjadi di daerah perlu mendapat perhatian pengurus pusat agar dapat dicarikan solusi secara bersama-sama,” ungkapnya.
“Harus ada forum antara DPC dan DPD, kemudian DPD dan DPP, sehingga komunikasi ini tersambung. Setiap permasalahan di seluruh kabupaten dan kota bisa kita salurkan ke DPP apabila komunikasi berjalan dengan baik,” tambahnya.
Ia berharap, setiap persoalan yang ditemukan kader di lapangan tidak berhenti di tingkat cabang atau daerah, tetapi dapat diteruskan kepada pengurus pusat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan partai.
Dalam kesempatan itu, Jamian juga menyinggung persoalan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya berdampak pada upaya perjuangan politik dan pelaksanaan program di daerah.
Ia menyebut, kader Gerindra di berbagai wilayah menghadapi tantangan dalam menyikapi kebijakan tersebut. Selain itu, ia menyoroti perjuangan terkait program MBG atau Makan Bergizi Gratis serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar program-program tersebut dapat berjalan optimal, termasuk dalam penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
Tanpa koordinasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah, perjuangan kader di lapangan berpotensi menghadapi berbagai hambatan, meskipun program tersebut bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta agar persoalan-persoalan tersebut menjadi perhatian bersama, baik di tingkat DPC, DPD, maupun DPP.
Jamian berharap, kegiatan Diklat pendidikan politik tersebut tidak hanya menjadi ruang pembelajaran bagi kader, tetapi juga momentum memperkuat konsolidasi internal partai, memperbaiki komunikasi organisasi, dan menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Minimal DPP harus mengetahui setiap permasalahan yang kita temukan di lapangan. Ini penting supaya persoalan daerah bisa dibahas dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama,” pungkasnya. (Barak)
