TERNATE, – Pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Open Turnamen Piala Bergilir ASKI Ternate di Kota Ternate menuai sorotan serius. Sebanyak 38 peserta asal Minahasa, Sulawesi Utara, bersama 25 orang pendamping, dilaporkan terlantar di Gedung Plaza Gamalama, Kota Ternate, lantaran tidak mendapatkan fasilitas penginapan yang layak.
Ironisnya, rombongan yang berjumlah 63 orang tersebut juga mengeluhkan keterbatasan pasokan air. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan penyelenggara dan perhatian pemerintah daerah terhadap peserta yang datang dari luar Maluku Utara untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional.
Persoalan tersebut diungkapkan salah satu pelatih peserta asal Minahasa berinisial JA saat diwawancarai JurnalOne.id, Sabtu (7/11/2026).
JA menjelaskan, pihaknya telah berupaya mencari penginapan di sejumlah lokasi di Kota Ternate. Namun, karena seluruh tempat yang didatangi disebut telah penuh, rombongan terpaksa bertahan di Gedung Plaza Gamalama.
“Kami sudah berusaha mencari penginapan, tetapi penginapan di Ternate semuanya penuh. Akhirnya, kami terpaksa bertahan di Gedung Plaza Gamalama,” ungkap JA.
Situasi tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi para atlet dan pendamping. Mereka datang dari luar daerah untuk bertanding, tetapi justru harus menghadapi persoalan mendasar, mulai dari tempat beristirahat hingga ketersediaan air.
Padahal, Kejurnas Karate tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (8/11/2026) hingga Selasa (10/11/2026) dan dipusatkan di Duafa Center, Kota Ternate. Dengan skala kegiatan yang menghadirkan peserta dari berbagai daerah, kesiapan akomodasi semestinya menjadi bagian penting dalam perencanaan penyelenggaraan.
Ketua Panitia Kejurnas Karate, Sofyan Hasan, mengungkapkan bahwa persoalan fasilitas peserta berkaitan dengan tidak tersedianya anggaran.
Ia bahkan menyebut pihaknya sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan pemeritah daerah Maluku Utara, termasuk berkoordinasi dengan Ketua KONI Maluku Utara.
Namun, kata Sofyan, alasan yang disampaikan adalah tidak tersedianya biaya untuk mendukung kebutuhan kegiatan tersebut. “Kembali kami menyampaikan kepada Gubernur Maluku Utara melalui undangan sampai saat ini belum ada respon,” ujarnya.
Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan lebih jauh. Jika sejak awal anggaran penyelenggaraan dan fasilitas peserta tidak tersedia, bagaimana kesiapan kegiatan berskala nasional tersebut dipastikan? Mengapa persoalan akomodasi baru menjadi masalah ketika kontingen dari luar daerah sudah tiba di Ternate.
Sofyan menilai kondisi tersebut menjadi catatan buruk bagi penyelenggaraan olahraga di Maluku Utara. Sebab, kegiatan ini bukan hanya menghadirkan atlet, tetapi juga wasit berpengalaman dari berbagai provinsi di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui instansi terkait, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), KONI, serta pemangku kepentingan lainnya, semestinya ikut memperhatikan kebutuhan dasar peserta.
“Kalau ada kegiatan seperti ini, seharusnya pemerintah Maluku Utara seperti Dispora, KONI dan pemangku kepentingan sudah menyiapkan fasilitas yang memadai. Apalagi peserta yang datang bukan hanya dari Ternate, tetapi juga dari berbagai provinsi di Indonesia,” tegas Sofyan.
Persoalan ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan olahraga. Keberhasilan sebuah kejuaraan tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta, kemeriahan pembukaan, atau suksesnya pertandingan di arena.
Ada tanggung jawab lain yang tidak boleh diabaikan, yakni memastikan atlet, pelatih, wasit, dan pendamping memperoleh pelayanan serta fasilitas dasar yang manusiawi.
Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan mengambil langkah konkret untuk memastikan para atlet bisa mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak. (Barak)
