TERNATE,ONE.id– Jelang Pilkada Serentak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut), mendatangi Mapolda Maluku Utara sebagai ajang siliturahmi antara lembaga pengawas dan institusi keaman. Silaturahmi itu membahas teknis pelaksanaan pengamanan Pilkada delapan kabupaten dan kota di Provinsi Malut tahun 2020.
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin didampingi empat komisioner yakni Aslan Hasan, Ikbal Ali, Hj Masita Nawawi Gani dan Fahrul Abdul Muid diterima langsung Kapolda Malut Irjen Pol Rihkwanto bersama jajaran petinggi Polda di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu, selain membahas kesiapan pengamanan Pilkada di delapan kabupaten dan kota. Ketua Bawaslu berharap Polda Maluku Utara dan jajaran focus pengamanan pelaksanaan pemutahiran data pemilih (coklit) di wilayah enam desa.“Bawaslu berharap dukungan Polri untuk pengamanan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilihan (PPD) Kepala Daerah 2020 di enam desa agar dapat berjalan lancar tanpa gangguan keamanan,”kata Muksin Amrin.
Dikatakan pelaksanaan PDP akan dilaksanakan coklit 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 untuk memutakhirkan data pemilih dalam Pilkada 2020, begitu juga jajaran Bawaslu akan mengawasinya.“Di enam desa ada terdapat warga ber-KTP Kabupaten Halmahera Barat, ada juga Ber-KTP Kabupaten Halmahera Utara. Inilah kemudian dikuatirkan jangan sampai ada yang tidak menerima itu,”katanya.
Selain itu dibahas juga penempatan keamanan di TPS serta pengamanan terhadap penyelenggara setelah penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di delapan kabupaten dan kota.
Sementara itu Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Rikhwanto berharap Bawaslu agar memaksimalkan pengawasan semua tahapan Pilkada, sehingga tidak terjadi kecurangan yang nantinya dapat merugikan satu pihak atau pihak lainnya.“Saya berharap Bawaslu memaksimalkan pengawasan seluruh tahapan pilkada untukmengindari terjadinya kecurangan,”pintah Irjen Pol Rikhwanto.
Selain itu, Kapolda menyampaikan Polri telah menyiapkan strategi pengamanan sleueuh tahapan pilkada serta dukungan keamanan kepada penyelenggara. Terkait enam desa, Kapolda langsung meminta Dirintelkam untuk segera menganalisis kemungkinan gangguan keamanan atau konflik di wilayah tersebut. (Sumber: Humas Bawaslu)
