MOROTAI – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Fraksi Demokrat, Sukri Mandea, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan inventarisasi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar guna mengantisipasi kelangkaan yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya nelayan dan sopir angkutan kota (angkot).
Menurut Sukri, apabila terjadi kelangkaan BBM subsidi, maka kelompok masyarakat yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan kecil dan sopir angkot yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada ketersediaan bahan bakar dengan harga terjangkau.
“Jika terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite, sudah pasti sopir angkot dan nelayan di Morotai akan semakin menjerit. Karena itu, kebutuhan BBM subsidi harus benar-benar diperhatikan dan diawasi dengan baik,” ujar Sukri.
Ia menjelaskan bahwa pengguna BBM subsidi, baik Pertalite maupun Biosolar, telah diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta ketentuan dari BPH Migas.
Pembelian BBM bersubsidi juga harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui penggunaan QR Code dan program Subsidi Tepat Sasaran.
Sukri menegaskan bahwa prioritas penyaluran BBM subsidi harus diberikan kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional yang menggunakan kapal berukuran di bawah 5 Gross Ton (GT) hingga maksimal 30 GT.
Menurutnya, kelompok nelayan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk menjalankan aktivitas melaut.
“Keluhan yang sering kami terima dari nelayan, khususnya nelayan tuna di wilayah Morotai Utara, adalah tingginya harga BBM yang sangat mempengaruhi pendapatan mereka. Jika distribusi BBM subsidi tidak dikontrol dengan baik, maka nelayan kecil akan semakin terbebani,” katanya.
Selain itu, Sukri mengingatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindakop) Kabupaten Pulau Morotai agar segera melakukan pendataan dan inventarisasi kebutuhan riil BBM subsidi di daerah tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.
Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, yang secara tidak langsung meningkatkan tekanan ekonomi bagi masyarakat pengguna kendaraan dan pelaku usaha perikanan.
“Setelah adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi, tentu sopir dan nelayan semakin terbebani. Karena itu, kuota BBM subsidi harus diatur dan ditambah agar masyarakat kecil bisa tetap terbantu dengan ketersediaan Pertalite dan Solar yang lebih terjangkau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sukri meminta dinas terkait untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina di Tobelo guna membahas kebutuhan dan kemungkinan penambahan kuota BBM subsidi bagi Kabupaten Pulau Morotai.
Menurutnya, persoalan ketersediaan BBM subsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor transportasi dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Morotai.
“Kami berharap ada langkah cepat dan koordinasi yang intensif dengan Pertamina agar kebutuhan BBM subsidi di Morotai dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan kesulitan bagi sopir maupun nelayan,” pungkas Sukri Mandea.(red)
