SULA, JURNALONE.id – Terkait kesulitan masyarakat mendapatkan minyak tanah bersubsidi di kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kabupaten Kepulauan Sula mendukung Tim Satgas dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kepulauan Sula untuk menertibkan distribusi minyak tanah oleh para agen di Kepulauan Sula.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI Kepsul Samsul A. Banapon kepada sejumlah awak media, Selasa (03/01/23).
Samsul menyatakan bahwa, Tim Satgas dan Dinas Perindagkop Kepsul terus meningkatkan pengawasan terkait pendistribusian minyak tanah di seluruh pangkalan yang ada di Kepulauan Sula, nestinya masyarakat tidak sulit lagi untuk mendapatkan minyak tanah.
Karena menurt Samsul, jatah minyak tanah di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 460 Ton per bulan dan jumlah tersebut sudah cukup untuk dinikmati oleh masyarakat kepulauan sula tanpa harus mengantre di setiap pangkalan.
Mantan Penujukan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kepulauan Sula itu juga meminta kepada Dinas Perindagkop dan Tim Satgas agar dapat menertibkan PT. Sanana Lestari dalam pendistribusian minyak tanah di semua pangkalan. Soal pelayanan di pangkalan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Sula sehingga tepat sasaran.
Selain PT. Sanana Lestari, Samsul juga meminta kepada Tim Satgas agar menertibkan pemilik pangkalan yang ada di Kepulauan Sula, jika ada pemilik pangkalan atau pihak ketiga yang dengan sengaja menyalurkan minyak tanah keluarga daerah dan atau menyalurkan kepada perusahan maka harus di tindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menduga ada oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja menyalurkan minyak tanah bersubsidi keluar daerah kepsul serta distribusi ke perusahan sehingga jatah minyak sebanyak 460 Ton pun tidak cukup untuk dinikmati oleh masyarakat dan selalu terjadi antrean panjang di masing-masing pangkalan,” kata Ules sapaan akrab Ketua KNPI Kepsul itu.
Lebih lanjut, Samsul dengan tegas menyatakan bahwa PT. Sanana Lestari harus bertanggung jawab terkait kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Kepulauan Sula, karena menurut dia, jika distribusi minyak tanah tepat pada titik-titik pangkalan yang ada, maka jata 460 ton minyak tanah bersubsidi tidak akan terjadi kelangkaan di Kepulauan Sula.
” Kami juga meminta agar PT. Sanana Lestari segera membuka pangkalan di semua Kecamatan di Kepulauan Sula, seperti di Kecamatan di pulau Sulabesi dan pulau Mangoli belum memiliki pangkalan, sedangkan dalam Kecamatan Sanana sudah mencapai puluhan pangkalan tapi selalu menjadi antrean panjang, ada apa dibalik banyaknya pangkalan di wilayah kota Sanana,” tutupnya.(rls/SMG)
