Sekda Halbar Apresiasi Inovasi ‘JANG BANTAH

HALBAR – Selasa (10/11/2026), Sekretaris Daerah Halmahera Barat Julius Marau apresiasi inovasi JANG BANTAH (Jaringan Bank Tanah) yang digagas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Barat Chuzaemah Djauhar.

Dukungan tersebut disampaikan Julius sebagai bentuk dukungan terhadap upaya BPKAD dalam mendorong transformasi digital pengelolaan data pertanahan dan aset daerah agar lebih tertib, transparan dan terintegrasi.

 

Menurutnya, inovasi JANG BANTAH merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tanah dan aset milik pemerintah daerah sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat.

 

“JANG BANTAH merupakan inovasi yang sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan pertanahan dan aset daerah secara digital, tertib, dan transparan,” ungkap Julius.

 

Ia berharap, melalui inovasi tersebut, seluruh data pertanahan dan aset daerah dapat terhimpun dalam satu sistem yang terintegrasi.

Dengan begitu, pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan pengawasan, penataan, serta memastikan seluruh aset tercatat dengan baik.

 

“Melalui inovasi ini, kita berharap seluruh data pertanahan dan aset daerah dapat terhimpun dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan begitu, pemerintah daerah lebih mudah melakukan pengawasan, penataan, serta memastikan aset yang dimiliki tercatat dengan baik,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian data dan perlindungan terhadap kekayaan milik pemerintah daerah.

 

“Jangan sampai aset daerah yang seharusnya menjadi kekuatan pemerintah justru tidak terdata atau tidak terkelola secara optimal. Karena itu, inovasi JANG BANTAH diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola aset daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan,” tegasnya.

 

Julius juga berharap inovasi yang digagas Chuzaemah Djauhar tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah, terutama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan aset yang lebih modern, transparan, serta terlindungi.(red)