HALTENG – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, melalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Seminar Antara dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Bappeerida, Halmahera Tengah, Kamis (12/11/2026), dibuka Asiten Tiga Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Halmahera Tengah, Ridwan Muhammad.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rivani A. Radjak turut memberikan arahan pada Seminar Antara dan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kelestarian lingkungan.
Seminar tersebut menghadirkan Direktur PSDA-B KLH/BPLH, Dr. Hariani Samal, S.Hut., M.Si., serta Ketua Tim Tenaga Ahli Penyusun RPPLH, Prof. Dr. Samsu Arief. Keduanya memberikan arahan dan pemaparan terkait penyusunan materi teknis RPPLH, khususnya mengenai potensi serta berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Tengah.
Dalam pemaparannya, tim tenaga ahli membahas identifikasi kondisi, potensi, dan persoalan lingkungan hidup yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Identifikasi tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk menghasilkan dokumen RPPLH yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanggapan dan diskusi bersama peserta. Forum ini memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Halmahera Tengah.
Memasuki agenda Focus Group Discussion (FGD), pembahasan difokuskan pada sejumlah aspek strategis yang menjadi bagian dari materi teknis RPPLH.
Diskusi kelompok dibagi ke dalam empat tema utama, yakni perlindungan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pemulihan dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup, serta perubahan iklim dan ketahanan bencana.
Keempat tema tersebut menjadi perhatian penting dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab, perlindungan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kondisi alam saat ini, tetapi juga memastikan ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan tetap terpelihara untuk generasi mendatang.
Melalui forum diskusi tersebut, berbagai masukan diharapkan dapat memperkaya materi teknis penyusunan RPPLH, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi dan tantangan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Halmahera Tengah.
Penyusunan RPPLH Tahun 2026 juga diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam kebijakan serta perencanaan pembangunan.
Dengan demikian, arah pembangunan daerah dapat memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan ekosistem, pemulihan lingkungan, serta kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana.
Pemerintah daerah melalui penyusunan materi teknis ini diharapkan dapat memiliki arah perencanaan lingkungan hidup yang lebih terukur, sehingga pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan hidup.(red/rls)
