TERNATE – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) dengan tema “Perkembangan Inflasi Terkini dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Upaya Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idul Adha Serta Percepatan Realisasi Program Elektronifikasi Daerah”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat (8/5/2026).
HLM tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, didampingi Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili.
Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, para kepala daerah se-Maluku Utara, instansi vertikal, serta jajaran OPD terkait.
Dua Agenda Utama yakni, Inflasi dan Digitalisasi Daerah HLM TPID-TP2DD, membahas dua agenda utama, yakni perkembangan inflasi terkini serta strategi pengendalian harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026, serta percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Maluku Utara.
Kegiatan diawali dengan arahan strategis Gubernur Sherly Tjoanda, dilanjutkan pemaparan dari Bank Indonesia serta tanggapan para kepala daerah dan instansi terkait.
Inflasi April Naik, TPID diminta perkuat sinergi Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, menyampaikan bahwa inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,80% (mtm), meningkat dari deflasi 0,54% pada Maret. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 0,94% (mtm), dipicu kenaikan tarif transportasi akibat harga avtur serta kelompok makanan dan minuman.
“Periode Idul Adha menjadi fase rawan inflasi akibat peningkatan permintaan sejumlah komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan transportasi udara. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pasokan di wilayah kepulauan,” ucapnya.
Sementara itu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong Kemandirian Pangan. Gubernur Sherly menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor untuk menjaga inflasi tetap di bawah rata-rata nasional.
Ia mendorong transformasi dari ketergantungan pasokan luar daerah menuju kemandirian pangan lokal.
Sejumlah langkah strategis yang ditekankan antara lain pembukaan 10.000 hektare sawah baru, target swasembada telur 2026, perluasan cold storage, penyaluran KUR nelayan, penguatan Gerakan Pasar Murah (GPM), subsidi ongkos angkut, hingga percepatan digitalisasi pasar tradisional melalui penanganan blankspot jaringan.
Program Unggulan “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi” Dalam HLM tersebut juga disepakati Program Unggulan TPID 2026 bertajuk “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”. Program ini menekankan pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir.
Di sisi hulu, dilakukan gerakan tanam RINDANG BERSERI (Rica dan Kangkung di pekarangan), modernisasi pertanian dan perikanan, serta penerapan digital farming dan fishery. Di sisi hilir, penguatan dilakukan melalui Kios Sigap Pangan, peran BUMD sebagai off-taker, serta optimalisasi distribusi antarwilayah.
Percepatan Digitalisasi TP2DD
TP2DD Maluku Utara juga menyepakati percepatan implementasi elektronifikasi transaksi daerah melalui penguatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), perluasan QRIS, serta integrasi pembayaran digital untuk pajak dan retribusi.
Langkah lainnya mencakup pemetaan wilayah blankspot, penguatan infrastruktur telekomunikasi pasar tradisional, penyusunan peta jalan TP2DD di seluruh kabupaten/kota, serta pengembangan inovasi digital berbasis potensi daerah.
“Melalui HLM ini, TPID dan TP2DD Maluku Utara menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.(rls)
