TERNATE, JURNALONE.id – Guna memberikan kemudahan dan kelancaran kerja kepada Pemerintah Daerah jelang penghujung Tahun 2022 ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negeri (KPPN) Ternate terus membuka layanan.
Berdasarkan rilis yang diterima media ini, Jumat (23/12), Front Office KPPN Ternate hingga pada pukul 21.30 WIT tampak masih melayani Satuan Kerja. Untuk jam layanan di KPPN pada tanggal 23 Desember 2022 ini dibuka hingga pukul 23.59 WIT.
Hal ini lantaran berdasar Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022, batas akhir penyampaian SPM LS Kontraktual dengan BAPP/BAST tanggal 20 s.d. 31 Desember 2022 adalah tanggal 23 Desember 2022.
“Jam layanan dibuka hingga tengah malam, semata untuk melayani Satuan kerja yang ingin mencairkan dananya. Data kami menunjukkan masih terdapat Surat Perintah Membayar (SPM) atas tagihan APBN yang belum diproses dan diajukan oleh Satuan Kerja, makanya kami berupaya memberikan layanan agar Satuan kerja dapat mencairkan dananya tepat waktu,” ujar Kepala KPPN Ternate Rochmad Arif Tri Setyawan.
“Sebanyak 112 SPM telah diselesaikan KPPN Ternate dengan nilai sebesar Rp118 miliar. Jam layanan ini masih kita buka hingga tengah malam,” tambah Rochmad.
Lebih lanjut disampaikan, pembukaan jam layanan ini atas seijin Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto, untuk meberikan pelayan jelang penutupan tahun 2022 ini.
“KPPN Ternate dan KPPN tobelo pada hari ini membuka layanannya hingga 23.59 WIT. Agar anggaran yang telah dialokasikan di Maluku Utara terserap optimal. Ujungnya juga untuk pertumbuhan di Maluku Utara. Sayang jika anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat terserap karena kendala keterlambatan pengajuan SPM. Makanya hari ini saya minta KPPN untuk membuka layanannya hingga tengah malam,” ujarnya.
“ utamanya belanja modal, pada jenis belanja ini sebagian besar untuk pembangunan seperti jalan, gedung dan bangunan dan lainnya. Dan pada jenis belanja ini realisasi lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi jenis belanja yang lain seperti pegawai, barang dan bantuan social. Untuk itu, dengan tambahan jam layanan ini, proyek-proyek strategis dapat terbayarkan tepat waktu,” terangnya.(rls/SMG)
