HALUT — Hubungan antara PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dan masyarakat lingkar tambang telah berlangsung dalam perjalanan panjang, diwarnai berbagai kontribusi, interaksi, sekaligus tantangan.
Menyikapi sejumlah persoalan yang berkembang, mulai dari tuntutan pembayaran vendor, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), hingga persoalan tunggakan gaji, Sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Halmahera Utara, Yosafat Kotalaha, mengajak seluruh pihak melihat persoalan secara utuh dan kepala dingin.
Menurut Yosafat, penyelesaian berbagai persoalan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekaligus kondisi perusahaan. Ia berharap masyarakat semakin sejahtera dan pembangunan daerah terus berkembang.
Karena itu, berbagai kontribusi NHM melalui program PPM di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, maupun sosial juga patut diapresiasi.
“Berbagai persoalan yang ada tentu harus tetap dikritisi dan diselesaikan. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kontribusi NHM yang selama ini dirasakan masyarakat. Keduanya harus kita lihat secara proporsional,” ujar Yosafat.
Ia menegaskan, apresiasi terhadap kontribusi perusahaan bukan berarti menghapus persoalan yang masih ada. Menurutnya, upaya NHM untuk tetap hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam proses pemulihan dan menjaga keberlangsungan perusahaan, merupakan hal yang juga perlu dihargai.
“Penyelesaian berbagai persoalan tentu membutuhkan waktu, komunikasi, dan dukungan dari berbagai pihak,” katanya, Jumat (28/8/2026).
Di sisi lain, Yosafat menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk terkait pembayaran, pelaksanaan PPM, maupun hak-hak lainnya yang belum terselesaikan.
Ia menilai kritik dan tuntutan merupakan bagian dari proses perbaikan. Namun, aspirasi tersebut diharapkan tetap disampaikan dengan membuka ruang dialog dan menjaga kondusifitas daerah.
“Kita tidak boleh menutup ruang bagi masyarakat untuk bersuara. Tetapi mari kita pastikan aspirasi itu disampaikan dengan cara yang baik dan konstruktif, sehingga tujuan akhirnya adalah penyelesaian, bukan semakin memperlebar persoalan,” kata Yosafat.
Menurutnya, persoalan yang terjadi melibatkan berbagai kepentingan. Masyarakat membutuhkan keberlanjutan program, pekerja menunggu kepastian hak, vendor membutuhkan penyelesaian kewajiban, sementara perusahaan juga perlu menjaga keberlangsungan operasional.
Karena itu, seluruh pihak dinilai perlu melihat persoalan secara proporsional dan tidak saling mempertentangkan kepentingan.
Sebagai bagian dari organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, Yosafat mengatakan GAMKI Halut memilih mengambil posisi konstruktif, yakni tetap kritis terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki, namun tetap menghargai kontribusi yang telah diberikan.
“Apresiasi terhadap NHM bukan berarti mengabaikan aspirasi masyarakat, sebagaimana kritik terhadap perusahaan juga bukan berarti menafikan seluruh kontribusinya,” tegasnya.
Ia berharap penyelesaian persoalan antara perusahaan, pekerja, vendor, dan masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi serta dialog yang terbuka, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Pada akhirnya, yang diharapkan bukan siapa yang menang atau kalah, melainkan NHM yang semakin baik, masyarakat yang semakin sejahtera, hak-hak yang dapat diselesaikan, serta hubungan perusahaan dan masyarakat yang tetap terjaga,” tutup Yosafat.
Menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan keberanian untuk bersuara sekaligus kebijaksanaan untuk mendengar dan mencari jalan keluar bersama. (Jefry)
