HALBAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, terus memperkuat tata kelola aset daerah melalui inovasi Jaringan Bank Tanah (JANG BANTAH) yang digagas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halbar di bawah kepemimpinan Hj. Chuzaemah Djauhar.
Inovasi tersebut mendapat dukungan penuh dari Bupati Halbar, James Uang. Ia menilai, JANG BANTAH merupakan langkah strategis untuk membenahi administrasi dan memastikan seluruh aset tanah milik pemerintah daerah tercatat dengan baik.
JANG BANTAH dirancang sebagai sistem pendataan dan pemetaan aset tanah secara terintegrasi. Melalui inovasi ini, informasi mengenai lokasi, luas, status hukum hingga pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah dapat dihimpun dalam satu basis data yang lebih tertib, akurat, dan transparan.
Bupati James Uang mengatakan, penataan aset tanah harus dilakukan secara serius agar tidak ada lagi aset pemerintah daerah yang tidak tercatat, tidak memiliki kejelasan status hukum, maupun mengalami tumpang tindih kepemilikan.
“Saya sangat mendukung inovasi JANG BANTAH ini. Ini gagasan yang bagus dari Kepala BKAD. Penataan aset tanah harus kita lakukan secara serius agar tidak ada lagi tanah daerah yang tidak tercatat, tidak jelas statusnya, atau tumpang tindih,”ujar James, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, ketersediaan data aset tanah yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Kejelasan lokasi serta status hukum lahan, lanjut James, akan mempermudah pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik hingga pengembangan kawasan ekonomi.
Sebaliknya, ketidakjelasan administrasi dan status kepemilikan tanah berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan, bahkan dapat memicu persoalan hukum di kemudian hari.
“Kalau data tanah kita sudah jelas dan tertata, pembangunan jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kita tidak lagi terkendala masalah lahan. Inilah manfaat besar dari JANG BANTAH,”jelasnya.
James berharap, inovasi yang digagas BKAD tersebut tidak sekadar menjadi program inventarisasi aset, tetapi berkembang menjadi sistem pengelolaan tanah milik pemerintah daerah yang efektif, tertib, dan memiliki kepastian hukum.
Dengan demikian, keberadaan JANG BANTAH diharapkan mampu mengamankan aset daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Halmahera Barat. (red)
