TERNATE – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan industri, serta organisasi nonpemerintah (NGO) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Maluku Utara, Rabu (28/10/2926).
Ketua Tim Kerja Jenjang SMP BPMP Maluku Utara, Hasanudin Fokateya, mengatakan bahwa kegiatan fasilitasi kemitraan tersebut bertujuan mempertemukan berbagai pihak agar dapat berkolaborasi dalam mengatasi persoalan pendidikan di daerah.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dan industri sangat penting untuk membantu pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, baik melalui pelatihan guru maupun dukungan sarana dan prasarana pendidikan.
“Harapannya, persoalan-persoalan pendidikan di Maluku Utara bisa didalami bersama oleh Dinas Pendidikan dan dunia usaha, sehingga dunia usaha dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing, minimal di wilayah lingkar tambang,” ujarnya.
Hasanudin menjelaskan, berdasarkan rapor pendidikan, persoalan literasi dan numerasi masih menjadi tantangan utama yang dihadapi berbagai daerah, termasuk Maluku Utara. Meski terdapat daerah yang menunjukkan capaian relatif baik, seperti Kota Ternate, upaya peningkatan mutu pendidikan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menilai, rendahnya kemampuan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang dibaca.
Menurutnya, kebiasaan membaca di kalangan anak-anak perlu terus diperkuat. Penggunaan gawai yang semakin meningkat juga menjadi salah satu tantangan dalam membangun budaya membaca buku dan meningkatkan pemahaman bacaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hasanudin merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan secara rutin mengevaluasi rapor pendidikan setiap tahun dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan program serta pengalokasian anggaran.
Apabila persoalan utama berada pada kemampuan literasi peserta didik, peningkatan kompetensi guru harus menjadi salah satu prioritas melalui pelatihan yang terencana dan berkelanjutan.
Dirinya mengakui, sejumlah upaya dan alokasi anggaran untuk pelatihan guru telah dilakukan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pelatihan belum mampu menjangkau seluruh tenaga pendidik, mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP.
“Upaya yang dilakukan sudah berada pada jalur yang benar. Hanya saja, kemampuan anggaran masih terbatas sehingga belum bisa menjangkau seluruh guru. Karena itu, dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan belum signifikan,” jelasnya.
Hasanudin berharap, melalui kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai mitra pembangunan, dukungan terhadap sektor pendidikan dapat semakin luas dan merata. Dengan demikian, peningkatan kompetensi guru serta kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Maluku Utara dapat terus ditingkatkan. (Barak)
