JAKARTA — Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muksin, bersama para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Helmi Umar Muksin menyampaikan bahwa agenda nasional tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi kebijakan, khususnya dalam pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, transformasi ekonomi digital, serta pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia.
Menurutnya, kehadiran Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen daerah untuk mengikuti arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, adaptif, dan berbasis teknologi.
Melalui agenda Rakornas P2DD, pemerintah daerah juga mendapat ruang untuk memperkuat strategi dalam memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), meningkatkan pemanfaatan kanal pembayaran digital, serta mendorong integrasi sistem transaksi dan pelayanan publik.
“Digitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah.
Sementara itu, rangkaian FEKDI x IFSE 2026 menjadi momentum untuk melihat berbagai perkembangan inovasi ekonomi dan keuangan digital, termasuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung sektor pemerintahan, dunia usaha, UMKM, hingga masyarakat.
Perkembangan ekonomi digital, kata Helmi, perlu diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem yang aman, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Bagi Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan sebaran masyarakat di berbagai pulau dan kecamatan, transformasi digital dinilai memiliki arti penting.
Pemanfaatan teknologi dapat membantu memperpendek rentang pelayanan, meningkatkan efisiensi transaksi, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terhubung dengan sistem ekonomi dan keuangan formal.
Selain digitalisasi, pengendalian inflasi juga tetap menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah. Stabilitas harga kebutuhan pokok membutuhkan koordinasi lintas sektor serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, Rakornas P2DD dan pengendalian inflasi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, serta menyelaraskan kebijakan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Keikutsertaan Halmahera Selatan dalam agenda nasional tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi pemerintahan dan ekonomi daerah.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, pelayanan publik yang semakin mudah diakses, serta terciptanya stabilitas ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, lanjut Helmi, akan terus mendorong kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dengan tetap memperhatikan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta potensi daerah.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Barak)
