TERNATE – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ternate terus memperkuat komitmen dalam menjaga kualitas aset perbankan dan menghadapi berbagai persoalan hukum melalui sinergi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait penanganan permasalahan hukum, khususnya kredit bermasalah di wilayah Maluku Utara.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Pimpinan Cabang BRI Ternate, Agus Arsyad, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Syamsidar Monoarfa pada, Kamis (19/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara lembaga perbankan dan institusi penegak hukum, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas perbankan serta penyelesaian kredit bermasalah.
Melalui kerja sama tersebut, BRI Cabang Ternate diharapkan memperoleh dukungan dan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Ternate sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat ditangani secara tepat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak hanya sebatas bantuan hukum, sinergi ini juga diharapkan menjadi ruang koordinasi dalam memperoleh pertimbangan hukum serta menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan secara lebih terukur dan memiliki kepastian hukum.
Bagi BRI, penanganan kredit bermasalah merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan perusahaan, kualitas aset, serta stabilitas kegiatan usaha perbankan.
Oleh karena itu, penguatan aspek hukum dinilai menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung proses penyelesaian kredit agar berjalan sesuai prosedur, sekaligus meminimalkan risiko yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
Dengan adanya MoU ini, BRI Cabang Ternate dan Kejaksaan Negeri Ternate diharapkan dapat membangun koordinasi yang semakin solid, memperkuat hubungan kelembagaan, serta mendorong penanganan persoalan hukum di sektor perbankan secara lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Sinergi kedua lembaga tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung terciptanya tata kelola perbankan yang sehat, berintegritas, serta memiliki kepastian hukum, khususnya dalam menghadapi tantangan sektor keuangan di wilayah Maluku Utara. (Barak)























