TERNATR – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan terus mendorong penguatan mutu dan pemerataan pendidikan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, cabang dinas, serta satuan pendidikan.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Pendidikan dengan tema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penguatan Mutu, Pemerataan dan Transformasi Pendidikan di Provinsi Maluku Utara”.
Ketua Panitia Rakor Pendidikan, Hasanudin Ali, mengatakan kegiatan tersebut telah menjadi agenda prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Rakor diikuti para kepala cabang dinas serta kepala sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, baik di tingkat Dinas Pendidikan, cabang dinas maupun satuan pendidikan.
“Di sini kita mengevaluasi kegiatan, baik itu di dinas, cabang dinas maupun di sekolah. Pada momen ini juga kita ingin mengintervensi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan berbagai persoalan lainnya,” ujar Hasanudin.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan membuat pemerintah daerah tidak selalu dapat turun langsung ke seluruh sekolah. Karena itu, sekolah-sekolah diundang dalam forum koordinasi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
“Tidak selamanya kita bisa turun ke sekolah-sekolah karena begitu banyak sekolah, terutama dengan kondisi geografis yang luar biasa. Karena itu kita undang mereka ke sini agar sekolah bisa menyampaikan keluhannya,” katanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengusulan bantuan revitalisasi sekolah. Hasanudin menyebut, pemerintah pusat telah menyediakan program bantuan revitalisasi untuk SMA, SMK maupun SLB. Namun, tidak semua sekolah yang mengusulkan bantuan dapat langsung menerima intervensi.
Menurutnya, salah satu faktor penting dalam penentuan bantuan adalah validitas data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Banyak sekolah mengeluh, sekolah saya sudah mengusulkan tetapi tidak masuk. Ternyata salah satu penyebabnya adalah data Dapodik. Data Dapodik ini menjadi data pokok yang menjadi dasar penilaian untuk setiap bantuan,” jelasnya.
Karena itu, dalam rapat koordinasi tersebut sekolah juga diarahkan untuk melakukan evaluasi dan pembenahan data. Evaluasi mencakup kondisi sarana dan prasarana, rapor pendidikan, mutu pembelajaran hingga kondisi tenaga pendidik.
Hasanudin yang menangani bidang sarana dan prasarana SMA di Dinas Pendidikan Maluku Utara mengakui masih terdapat sekolah yang mengalami kerusakan namun akan didatangi secara bertahap hingga tuntas.
Dia juga menegaskan kondisi kerusakan sekolah tidak seluruhnya berada dalam kategori berat. Pemerintah mengklasifikasikan kerusakan menjadi tiga tingkatan, yakni rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.
“Tidak seluruhnya rusak berat. Ada rusak ringan, sedang dan berat. Itu tiga klasifikasi,” katanya.
Untuk kerusakan ringan, sekolah dapat melakukan penanganan menggunakan sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk BOS maupun BOSDA. Sementara kerusakan sedang dan berat dapat diusulkan untuk memperoleh intervensi melalui APBD maupun program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Karena jumlah sekolah yang membutuhkan penanganan cukup banyak, pemerintah daerah menerapkan skala prioritas.
“Kita tidak mungkin menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Jadi dilakukan bertahap. Kita sudah memiliki mapping, tahun ini sekolah mana yang diselesaikan dan tahun berikutnya sekolah mana yang menjadi sasaran,” ujarnya.
Penentuan prioritas, lanjut Hasanudin, antara lain mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan, jumlah siswa serta kondisi mutu sekolah.
Sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah menjadi salah satu prioritas. Selain itu, sekolah dengan jumlah siswa yang banyak juga menjadi perhatian karena kondisi sarana dan prasarana tersebut berdampak terhadap lebih banyak peserta didik.
“Yang berikutnya adalah sekolah yang mutunya rendah dan jumlah siswanya banyak. Itu juga kita intervensi, termasuk peningkatan sarana untuk mendukung peningkatan kualitas,” jelasnya.
Selain persoalan bangunan sekolah, kebutuhan perangkat teknologi dan jaringan internet juga menjadi perhatian dalam penguatan mutu pendidikan.
Hasanudin menyebut Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan komputer bagi sekolah.
Pada 2025, sebanyak 616 unit komputer telah disebarkan ke 66 sekolah. Komputer tersebut menggunakan jenis PC all-in-one yang ditempatkan di sekolah agar lebih mudah digunakan dan tidak sering dipindahkan.
Kemudian pada 2026, pemerintah kembali melakukan pengadaan sebanyak 375 unit komputer yang disebarkan ke 48 sekolah.
Dengan demikian, sepanjang 2025 dan 2026 terdapat sekitar 1.031 unit komputer yang telah diintervensikan kepada satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan Maluku Utara.
“Pada tahun 2025 kita punya 616 unit yang tersebar di 66 sekolah. Kemudian tahun 2026 ada pengadaan 375 unit yang tersebar di 48 sekolah. Jadi kurang lebih tahun 2025 dan 2026 sudah ada 1.031 unit komputer,” ungkap Hasanudin.
Pengadaan tersebut diarahkan untuk memperkuat fasilitas pembelajaran berbasis teknologi sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai asesmen pendidikan.
Menurutnya, ketersediaan komputer menjadi penting karena sekolah membutuhkan perangkat yang memadai untuk pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) maupun Asesmen Nasional.
“Kita ingin semua sekolah memiliki komputer sehingga pelaksanaan TKA maupun asesmen nasional dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Selain komputer, persoalan jaringan internet juga menjadi salah satu keluhan sekolah, terutama satuan pendidikan yang berada di wilayah yang belum memiliki akses jaringan memadai.
Pemerintah pusat juga telah melakukan intervensi melalui bantuan jaringan, termasuk layanan Starlink bagi sekolah yang berada di wilayah blank spot.
Bantuan tersebut juga berkaitan dengan kondisi kelistrikan sekolah. Sekolah yang belum memiliki akses listrik dapat memperoleh dukungan berupa panel surya, sementara sekolah yang berada dekat jaringan PLN dapat memperoleh dukungan untuk pemasangan daya listrik.
Namun, kembali ia menekankan pentingnya pembaruan dan validitas data sekolah.
“Semua tergantung data. Sekolah harus mengisi data dengan benar karena dari pusat bantuan internet maupun bantuan listrik juga diberikan berdasarkan data,” ujarnya.
Terkait pembiayaan pelaksanaan rapat koordinasi, Hasanudin menjelaskan kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD Provinsi Maluku Utara.
Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan peserta selama kegiatan, termasuk akomodasi dan konsumsi. Sementara biaya perjalanan dinas peserta dari sekolah dibebankan melalui mekanisme pembiayaan yang tersedia pada sekolah, termasuk BOS maupun BOSDA.
Ia mengakui belum dapat menyebutkan secara rinci total anggaran kegiatan karena masih perlu melakukan pengecekan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Untuk rapat koordinasi ini dibiayai oleh APBD kita. Secara spesifik saya belum melihat DPA-nya, jadi nanti saya cross-check lagi. Yang jelas yang kita biayai adalah penginapan dan makan selama kegiatan,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan unsur pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi kebijakan pendidikan di daerah. Kehadiran perwakilan pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan satuan pendidikan memahami berbagai program intervensi yang dapat dimanfaatkan.
Hasanudin menegaskan, agenda pendidikan di Maluku Utara tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas atau jumlah fasilitas, tetapi juga peningkatan mutu pendidikan.
“Kita bukan hanya mengejar surplus, tetapi juga mengejar mutu. Itu juga menjadi keinginan Ibu Gubernur,” pungkasnya.(Barak)
