TERNATE – Kepala SMA Negeri 2 Ternate, Amiruddin Radjiloen, menjelaskan mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di lingkungan sekolah yang dipimpinnya, Senin (16/11/2026).
Amiruddin mengatakan, penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan mengacu pada sejumlah komponen pembiayaan yang telah ditetapkan. Pencairan dana tersebut juga dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Menurutnya, dana BOS diperuntukkan bagi sejumlah kebutuhan operasional pendidikan, di antaranya penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, administrasi sekolah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, pembayaran langganan daya dan jasa, pengadaan peralatan multimedia, kegiatan kesiswaan, hingga pembayaran honor.
Selain kebutuhan operasional, dana BOS juga dapat dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dengan batas maksimal 20 persen sesuai ketentuan.
“Untuk sarana dan prasarana, itu 20 persen. Penggunaannya antara lain untuk memperbaiki gedung yang mengalami kerusakan ringan, kursi, plafon, AC, serta fasilitas sekolah lainnya,” jelas Amiruddin.
Ia menegaskan, penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sementara untuk kerusakan berat, penanganannya tidak bisa disamakan dengan pemeliharaan ringan yang dibiayai melalui dana BOS.
BOSDA Dukung Kegiatan Kesiswaan
Terkait dana BOSDA, Amiruddin menjelaskan bahwa bantuan dari pemerintah daerah memiliki peruntukan tersendiri dan tidak boleh tumpang tindih dengan pembiayaan yang sudah dialokasikan melalui dana BOS.
Menurutnya, BOSDA antara lain digunakan untuk mendukung kegiatan kesiswaan, termasuk kegiatan siswa ke luar daerah, serta pembayaran honor guru piket.
Ia menyebutkan, tidak semua jabatan di sekolah mendapatkan honor melalui BOSDA. Pembayaran honor yang dimaksud lebih difokuskan kepada guru piket, sedangkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas tidak termasuk dalam penerima honor tersebut.
Amiruddin juga mengungkapkan bahwa besaran dana BOSDA yang diterima sekolah berada di kisaran Rp70 juta lebih, dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan ketentuan dan jumlah peserta didik.
Untuk mekanisme pencairan, dana BOSDA dilakukan dalam dua tahap. Pencairan tahap berikutnya bergantung pada penyampaian dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebelumnya.
“Kalau laporannya belum masuk, dana tidak bisa dicairkan. Laporan fisiknya harus diperiksa dan dinyatakan lengkap terlebih dahulu,” ungkapnya.
BPK Periksa Penggunaan Anggaran Sekolah di sisi lain, Amiruddin menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pada sekolah-sekolah di Kota Ternate. Pemeriksaan tersebut dipusatkan di SMK Negeri 1 Ternate.
Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan program dan kegiatan sekolah dengan penggunaan anggaran yang tersedia, termasuk dokumen administrasi serta bukti pertanggungjawaban keuangan.
Ia mengatakan, pemeriksaan mencakup kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran yang digunakan. Pihak sekolah juga berharap seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan baik.
Amiruddin menambahkan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan administrasi, seperti nota pembelian atau dokumen pendukung lainnya, sekolah dapat diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas tersebut sesuai arahan pemeriksa.
“Kalau ada nota yang kurang atau dokumen administrasi yang belum lengkap, bisa diperbaiki dan dilengkapi dalam rentang waktu yang diberikan,” jelasnya.
Ia berharap pengelolaan dana BOS maupun BOSDA di sekolah dapat terus berjalan sesuai ketentuan, sehingga anggaran pendidikan benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pembelajaran, meningkatkan pelayanan pendidikan, serta mendukung kegiatan peserta didik. (Barak)























