TERNATE – Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Kota Ternate terus diperkuat melalui pendampingan langsung terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Pengendaluan Penduduk dan KB Kota Ternate, Senin (27/07/2026).
dengan agenda pertemuan dan evaluasi hasil kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting (KRS).
Kepala Bidang K3 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Nurbaya Sangadji, SKM., M.Kes., mengatakan kegiatan diawali di Kecamatan Ternate Utara dengan melibatkan 84 kader yang tergabung dalam 28 tim.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari realisasi dukungan operasional transportasi bagi kader dalam menjalankan tugas pendampingan sekaligus pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap pertama tahun 2026.
“Untuk tahap pertama, pendampingan dan pelaporan dilakukan sejak Januari, Februari, Maret, April hingga Mei 2026,” jelas Nurbaya.
Ia menyampaikan, kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kecamatan di Kota Ternate. Pendampingan tersebut mencakup seluruh delapan kecamatan dengan total 375 kader TPK yang tersebar di wilayah Kota Ternate.
Pembagian kader dilakukan berdasarkan wilayah dan jadwal pelaksanaan. Setelah Ternate Utara, kegiatan dilanjutkan ke Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Pulau, Ternate Barat, serta wilayah Moti, Miri dan Batang Dua.
Nurbaya menjelaskan, para kader TPK memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.
Pendampingan dilakukan sejak masa sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Ada empat sasaran utama pendampingan, yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta bayi di bawah dua tahun (baduta).
Bagi calon pengantin, kader bertugas memberikan pendampingan dan mengarahkan untuk melakukan screening kesehatan di Puskesmas.
Sementara bagi ibu hamil, kader memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sekaligus memastikan apabila diperlukan rujukan dapat segera diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
“Pendampingan juga dilakukan terhadap ibu nifas dan baduta. Jadi ada empat sasaran utama yang menjadi tugas pendampingan dari 375 kader TPK,” ungkapnya.
Menurut Nurbaya, keberadaan TPK di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan keluarga yang berisiko stunting mendapatkan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan evaluasi dan penguatan operasional tersebut, diharapkan kinerja para kader semakin optimal dalam melakukan pemantauan, edukasi, pelaporan, serta memastikan keluarga sasaran memperoleh akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Ternate dalam memperkuat pencegahan stunting dari tingkat keluarga, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran. ( Barak)
