TERNATE — Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke RSUD Dr.H.Boesoirie Ternate untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi rumah sakit.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Ikbal Ruray, bersama Wakil Ketua DPRD Nining Bopeng dan jajaran pimpinan DPRD, Senin (14/09/2026).
Mereka bertemu langsung dengan Direktur serta para Wakil Direktur RSUD Ternate guna memperoleh penjelasan mengenai perkembangan pelayanan kesehatan dan kebutuhan rumah sakit.
Ikbal Ruray mengatakan, DPRD memberikan apresiasi terhadap langkah RSUD Ternate dalam mengembangkan layanan kesehatan, khususnya layanan jantung.
Menurutnya, layanan jantung menjadi salah satu prioritas pengembangan rumah sakit. Terlebih, gedung jantung terpadu telah diresmikan Gubernur Maluku Utara pada 28 Agustus 2026 dan pelayanan pemasangan ring terhadap pasien juga telah dilakukan.
“Alhamdulillah kemarin bagian jantung sudah diresmikan oleh Ibu Gubernur dan sudah dilaksanakan pemasangan ring,” ujar Ikbal.
Ia mengatakan, pengembangan layanan tersebut ke depan tidak hanya sebatas pemasangan ring. RSUD Ternate juga ditargetkan mampu melaksanakan operasi jantung.
“Pihak rumah sakit diberikan penugasan untuk akhir November nanti sudah ada operasi jantung. Jadi bukan saja pasang ring, tetapi sudah bisa melakukan operasi jantung,” jelasnya.
Selain layanan jantung, DPRD juga meminta pihak rumah sakit memberikan perhatian serius terhadap pelayanan hemodialisis (HD) atau cuci darah, serta sejumlah kebutuhan pelayanan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD turut mendapat penjelasan mengenai persoalan utang rumah sakit kepada perusahaan penyedia obat dan jasa farmasi.
Ikbal menyebut utang tersebut merupakan kewajiban bawaan sejak 2022 dengan nilai yang saat ini masih sekitar Rp6 miliar.
“Utang bawaan dari tahun 2022. Nilainya kurang lebih tinggal Rp6 miliar yang harus dibayarkan melalui APBD,” ungkapnya.
Menurut Ikbal, DPRD akan berkoordinasi dan membahas persoalan tersebut bersama pemerintah daerah agar penyelesaian utang dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD Perubahan.
Ia mengatakan, jika kemampuan anggaran tidak memungkinkan untuk melunasi seluruhnya sekaligus, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.
“Kita akan mencoba membahas dengan pemerintah daerah. Siapa tahu dalam APBD perubahan ini bisa dipenuhi. Kalau tidak bisa sekaligus, mungkin minimal sebagian dulu dan sisanya dibayarkan pada APBD 2027,” katanya.
Selain persoalan utang obat, DPRD juga menyoroti kebutuhan mendesak berupa pengadaan genset baru. Pasalnya, genset yang saat ini tersedia di rumah sakit dinilai belum memadai untuk menjamin keberlangsungan pelayanan apabila terjadi gangguan pasokan listrik.
“Kebutuhan yang sangat mendesak yaitu pengadaan genset. Genset yang ada di rumah sakit ini sangat minim sehingga harus punya genset yang baru,” tegas Ikbal.
Ia memastikan DPRD akan mendorong pemerintah daerah agar kebutuhan tersebut mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran.
“Kami akan mencoba berbicara dengan pemerintah, dalam hal ini Gubernur dan DPRD, supaya di APBD Perubahan ini bisa mencukupi terkait pengadaan genset,” ujarnya.
Ikbal berharap dukungan anggaran dan penguatan sarana-prasarana dapat meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Ternate sehingga masyarakat Maluku Utara tidak perlu mencari layanan kesehatan tertentu di luar daerah.
“Harapannya, pelayanan di rumah sakit ini bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (Barak)
