MOROTAI – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (22/6/2026), mengusung tema “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali” dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, mewakili Bupati selaku Ketua TPID.
Turut hadir Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Pelaksana Harian TPID Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila, Ketua DPRD M. Riski, Kepala BPS Samsuldin Rijal, unsur Forkopimda termasuk Dandim 1514 Morotai, pimpinan OPD terkait, hingga pelaku usaha dan distributor lokal.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila menjelaskan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,05 persen (month to month). Dari dua kabupaten/kota yang menjadi sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, sementara Kota Ternate mengalami deflasi.
Menurutnya, tekanan inflasi terutama dipicu kenaikan harga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga akibat lonjakan harga LPG nonsubsidi yang dipengaruhi dinamika geopolitik global. Selain itu, peningkatan permintaan komoditas perikanan dan hortikultura menjelang Hari Raya Iduladha turut memberikan andil terhadap kenaikan harga.
Sementara itu, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Pulau Morotai mengalami inflasi pada pekan kedua Juni 2026 dibandingkan pekan sebelumnya. Kenaikan harga terutama disumbang oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
BI Maluku Utara juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengendalian inflasi di Morotai melalui fasilitasi pasar murah serta pendampingan dan asistensi pelaksanaan HLM TPID secara berkala. Sebagai daerah kepulauan, Morotai menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi stabilitas harga.
Dalam forum tersebut teridentifikasi beberapa persoalan utama, yakni tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, mahalnya biaya logistik antar-pulau yang diperparah cuaca ekstrem, serta masih terbatasnya fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk menjaga kualitas komoditas pangan.
Wakil Bupati Rio Christian Pawane menegaskan bahwa high level meeting tidak boleh berhenti pada tataran diskusi semata, tetapi harus menghasilkan langkah konkret yang mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tegas Rio.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Morotai bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya memperluas pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar, melakukan inspeksi mendadak untuk mengawasi distribusi barang serta mencegah penimbunan, mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan subsidi transportasi guna menekan biaya distribusi.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat ketahanan pangan lokal melalui Gerakan Menanam komoditas hortikultura di pekarangan rumah, memperkuat fungsi kios pangan, mengoptimalkan distribusi beras SPHP dan Minyakita, serta meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan peternak melalui bantuan sarana-prasarana dan pendampingan teknis.
TPID juga mendorong penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan wilayah produsen pangan di Maluku Utara guna menjamin ketersediaan pasokan komoditas strategis.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, Morotai optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mempertahankan daya beli masyarakat demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera.(red/rls)
