TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Ternate ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, jajaran Dinas Lingkungan Hidup provinsi Malut, serta perwakilan DLH dari seluruh kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Samsudin Abdul Kadir menegaskan bahwa, forum ini memiliki arti strategis karena Dinas Lingkungan Hidup berada di garis depan dalam memastikan pembangunan daerah berjalan secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan kualitas lingkungan.
“Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan konsistensi kebijakan,” ujarnya.
Ia memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Pertama, transformasi sistem pengelolaan sampah daerah dari pola kumpul–angkut–buang menuju pengurangan dari sumber, pemilahan, dan pengolahan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga didorong untuk memperbaiki pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta secara bertahap menghentikan praktik open dumping.
Kedua, penguatan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan kepatuhan terhadap perizinan lingkungan. Menurutnya, perizinan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang efektif.
“DLH kabupaten/kota harus aktif melakukan pengawasan, pembinaan, hingga penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan,” tegasnya.
Ketiga, peningkatan kualitas tata kelola dan pelaporan lingkungan hidup daerah. Ia menekankan pentingnya laporan yang akurat, tepat waktu, dan transparan sebagai dasar evaluasi kebijakan pemerintah.
Keempat, menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah pesatnya pembangunan, khususnya di sektor industri dan pemanfaatan sumber daya alam di Maluku Utara.
“Pertumbuhan ekonomi penting, namun harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Daerah dalam Mewujudkan Tata Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara”, ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti pengendalian pencemaran, perlindungan kawasan hutan dan pesisir, serta tantangan perubahan iklim.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan program kerja antar daerah, berbagi praktik baik, serta merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
Pemerintah daerah berharap, melalui kegiatan ini, akan terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
Rapat koordinasi ini pun menjadi momentum penting untuk mempertegas sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup di Maluku Utara secara terpadu dan berkelanjutan.(red/Barak)
