TERNATE – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, berharap di tahun 2027, SMA Negeri 6 Kota Ternate mampu menambah jumlah siswa, saat ini masih berjumlah 92 Siswa.
Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke SMA negeri 6 di Kelurahan Tobololo, Kecamatan Ternate Barat pada, Selasa (28/04/2026), untuk evaluasi pendidikan melalui silaturahmi bersama kepala sekolah dan seluruh dewan guru.
Menurutnya jumlah siswa di SMA Negeri 6 masih berjumlah 92 siswa, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kualitas guru maupun keterbatasan fasilitas, melainkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak sekolah.
Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah ruang kelas yang tidak terpakai akibat kekurangan siswa, meskipun sekolah memiliki jumlah tenaga pengajar yang cukup banyak dengan kompetensi yang dinilai baik.
“Ini bukan soal guru tidak bagus atau fasilitas kurang, tapi soal kepercayaan masyarakat. Artinya kita lemah di sisi publikasi,” tegasnya.
Ia pun mendorong pihak sekolah untuk segera meningkatkan publikasi dan transparansi kegiatan melalui berbagai platform media sosial. Langkah ini dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sekaligus menunjukkan kualitas sekolah yang sebenarnya.
Selain itu, sekolah juga didorong untuk menyusun standar kinerja yang jelas serta meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai program pembinaan, termasuk memanfaatkan program pemerintah seperti gerakan membaca bagi guru.
Tak kalah penting, perhatian serius juga diberikan pada pembenahan data Dapodik yang menjadi dasar utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
“Kalau data Dapodik tidak diperbaiki, pemerintah akan kesulitan menetapkan kebijakan. Semua harus berbasis data,” ujarnya.
Pihak sekolah juga diminta memastikan kelengkapan data, mulai dari kondisi fasilitas, status guru, hingga beban mengajar. Hal ini penting agar tidak ada guru yang kehilangan hak, seperti sertifikasi akibat ketidaksesuaian data.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan.
Namun, diakui bahwa keterbatasan jumlah siswa berdampak pada kecilnya alokasi anggaran, baik dari dana BOS maupun sumber lainnya.
Oleh karena itu, perbaikan skala besar tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dana internal sekolah, melainkan membutuhkan dukungan dari pemerintah.
“Diharapkan, melalui peningkatan publikasi, pembenahan data, serta dukungan fasilitas, sekolah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik lebih banyak siswa ke depannya,” harapnya. (red/Barak)
