TERNATE – Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara Ir.Sri Haryanti Hatari,M.Si mewakili Gubernur hadir dan membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Pengendalian inflasi Daerah tahun 2023 yang digagas Biro Ekonomi Setda Prov. Malut bertempat di Red Star Resto, Rabu(23/08/23) pagi.
Asisten II dalam sambutannya mengatakan bahwa, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara.
Dikatakan bahwa Inflasi jangka pendek dapat menurunkan daya beli masyarakat juga merosotnya kepercayaan konsumen dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun jika dikelola dengan baik inflasi juga bisa menjadi penguat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
Tantangan terbesar dalam inflasi adalah menguatnya harga-harga barang dan jasa yang tidak sebanding dengan kebaikan pendapatan masyarakat.
“Hal ini terutama terjadi pada sektor pangan dan energi yang memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk itu kita harus bersama-sama menjadi pengendali sekaligus mencari solusi untuk mengatasi hal ini”, demikian ujar Asisten.
Sesuai dengan keputussn Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) maka kita sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi.
Perkembangan harga barang kebutuhan pokok terpenting serta jasa pada tingkat daerah di mana kita berada masing-masing juga mempunyai tugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi dan melakukan upaya untuk memperkuat sistim USB. serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
Hari ini TPID Provinsi melaksanakan Rapat Koordinasi dan Capacity Building dengan TPID Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait untuk mensinkronkan kebijakan pengendalian inflasi serta monitoring dan evaluasi permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian inflasi di Daerah Kabupaten dan Kota.
Pemerintah berharap agar melalui Rakor dan Capacity Building ini TPID Provinsi Maluku Utara ini, kita bersama-sana akan mendapatkan informasi dari kabupaten dan kota dalam langkah strategis penyelesaian masalah pengendalian inflasi di kabupaten dan kota selama satu semester pada tahun 2023, serta menetapkan satu program unggulan TPID guna menekan lajunya inflasi di Maluku Utara.
Selain itu,Pemerintah juga berharap kerjasama kita semua untuk tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomiyang baik di provinsi Maluku Utara,bersama-sama bersinergi menekan laju inflasi.
“Semoga dengan kerjasama yang sinergis antara stakeholder terkait ,pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal serta meminimalisir munculnya permasalahan di masyarakat”, ujarnya.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini dihadiri oleh mewakili Kapolda Erlichson, mewakili Kejati Provinsi Maluku Utara Elfrianto, mewakili Danrem 152 Babullah Ternate Ridwan K.A, mewakili Danlanal Sriyono,Para anggota TPID Provinsi Kabupaten dan Kota ,serta Para stakeholder terkait.(rls/SMG)
