TERNATE, ONE.id – Di tengah pandemi covid-19, Wali kota Ternate Burhan Abdurahman menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah kota Ternate tahun 2019 melalui vidio compress (VCS), tapi tetap dilaksanakan dalam sidang Paripurna di DPRD.
Lewat VCS wali kota mengatakan ditahun 2019 menunjukan kinerja pemerintah kota Ternate menunjukan peningkatan dibanding tahun 2018, baik itu pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi 8,0 jika berdasarkan informasi BPS kabupaten kota bahwa pertumbuhan 8,0 itu tidak banyak, tidak kurang dari 15 atau 20 kabupaten Kota, termasuk Tenate didalamnya.
Sementara, inflasi kita menurun, PDRB kita meningkata, itu artinya kinerja pemerintah yang didukung oleh DPRD Kota Ternate, dengan menyetujui beberapa program dan keguatan yang berjalan dengan baik.
“Artinya Peningkatan angka-angka ekonomi makro itu adalah hasil dari pada program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, saya berharap, kinerja ini tetap dipertahan kan, sehingga dimasa-masa akan datang menjadi lebih baik lagi,” harapnya.
Untuk Rekomendasi Keterangan Pertanggung Jawaban (RKPJ) yang sudah disampaikan termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, hampir seluruh mengalami peningkatan, kecuali angka kemiskinan yang sedikit tinggi. Sementara untuk capayan PAD 2019 mencapai 97 persen, sebesar Rp 1.5 miliyar dari target Rp 1.8 Miliar, artinya PAD kita dari tahun ke tahun semakin membaik.
“Kita berharap dimasa-masa akan datang dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan dalam PAD, apalagi kita telah membangun kerja sama dengan KPK untuk memantau kinerja PAD di daerah kita, maka kita berharap akan memberi dampak terus meningkat PAD tersebut,”jelas wali kota.
Sementara ditanya terkait dengan Indikator yang digunakan dalam mengukur PAD itu seperti apa? walikota dua periode itu mengaku bahwa pendapatan ini dilihat dari segi potensi yang ada, maka kita harus mengumpulkan basis pendapatan yang faktual yang memang sesui dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga targetnya disusun berdasarkan potensi yang ril, dan itu akan bisa menghasilkan pendapatan yang sesuai yang direncanakan.
Sedangkan terkait skema yang dilakukan di tahun 2020, untuk capayan PAD disaat daerah diperhadapkan dengan adanya pendemik Covid 19.
Lebih lanjut untuk 2020, kita semua tau bahwa kita diperhadapkan dengan Covid 19, karena ini mempunya pengaruh besar terhadap ekonomi. Maka pemerintah pusat melalui edaran, instruksi dan keputusan Kementrian Keuangan dan Mentri dala Negri, sudah memberikan arahan kepada daerah, untuk fokus terhadap penyesuayan APD 2019.
“Adapun catatan pemangkasan belanja, dana transfer, itu pada akhirnya dana transfer akan berkurang PAD akan berkurang, dana Transfer dari Provinsi akan berkurang, itu sementara kita susun, soal peningkatan dan penurunan soal berapa pesen itu, kita belum bisa pastikan,”ungkapnya
Namun sejauh ini, dari dana transfer itu berkurang sebesar Rp 23 Milyar, untuk PAD 30 hingga Rp 40 Milyar, hal ini terjadi karena rstoran tidak dibuka, Hitel juga kosong, karena dua jenis pajak ini yang sangat mempengaruhi. Karena dihari normal untuk pendapatan restoran dalam satu bulan bisa mencapai milyaran, saat ini belum sampai karena kondisi Covid saat ini.
“Dalam waktu singkat kita sudah ada gambaran perubahan penjabawan APBD kota Ternate dan perubahan itu kita sesuikan penjabarannya, disesuaikan belnjanya kemudian diberitahukan kepada DPRD dan dapat menyesuikan hasil penyesuayan yang telah diantur nantinya, dengan tujuan utama hasil rasionalisasi akan difokuskan pada Covid 19 di Ternate,”pungkasnya.
Wali kota memprediksi kisaran PAD sebesar Rp 30 -40 Milyar yang akan berkurang ini merupakan pradiksi dalam satu tahun, hal ini dilakukan karena sejauh ini kita tidak mengetahui kapan Covid 19 akan berakhir.
“Paling lambat tanggal 23 kita sudah ada gambaran apa saja yang diturunka, dan berapa banyak yang dipangkas, berapa banyak yang di alokasikan untuk mendukung penyebarab Covid,”terangnya.
Pengurangan alokasi anggaran APNB sebangak Rp 7,3 Milyar ditambah pengurangan anggran APBD dikisaran Rp 30-40 Milyar artinya pengurangan total anggaran baik APBN maupun BPBD sebesar 100 Milyar lebih bak berkurang di tahun 2020, hal ini dipastikan akan mengganggu pembiyaan di tahun 2020 ini, maka yang menjadi patokan kita saat ini tergantung edaran dan instruksi Mendagri dan Mentri keuangan.
“Kita bakal rincikan apa kegiatan apa yang harus dipangkas, perjalan dan kegiatan-kegiatan DAK selain kesehatan dan pendidikan itu yang akan diliat, kita akan pangkas predikai sesui dengan pendapatan kita, pemangkasannya akan lebih kecil dari pendapatan, dan sisanya akan membiayaai Covid,”tutup wali kota menyampaikan LKPJ lewat VCS di kediamannya di kelurahan Moya, Selasa (21/4). (03/RK)
