TERNATE – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, menyoroti polemik yang terjadi di lingkungan DPRD Kota Ternate, khususnya yang melibatkan anggota DPRD dari Partai Gerindra. Ini disampaikan Jamian, saat ditemui awak media di ruang Kerjanya, Rabu (30/09/2026).
Jamian mengaku, polemik tersebut tidak hanya berdampak terhadap individu yang terlibat, tetapi turut membawa nama baik Partai Gerindra. Kondisi itu, kata dia, menjadi beban moral dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Ternate.
“Kalau saya lihat dari sisi kasus, suka atau tidak suka tetap Partai Gerindra yang terbawa. Ini menjadi satu hal yang menjadi beban moral bagi saya sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Ternate dalam menjalankan tugas,” ujar Jamian.
Menurutnya, sebagai manusia, dirinya telah berupaya menjalankan tanggung jawab organisasi dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas serta kewenangannya sebagai pimpinan partai di tingkat kota.
Terkait persoalan yang melibatkan Nurjaya, Jamian menyampaikan bahwa secara internal partai, dirinya telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan arahan organisasi.
Ia mengaku prihatin karena persoalan tersebut kembali berkembang di ruang publik dan pemberitaan media, termasuk munculnya pemberitaan yang mengarah kepada Andi Lie.
“Kalau memang ini dianggap sebagai satu hal yang merugikan, saya rasa ini merugikan, baik bagi partai maupun publik, dalam hal ini masyarakat Kota Ternate,” katanya.
Jamian menilai, dinamika internal di DPRD Kota Ternate seharusnya tidak mengganggu fokus para wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Jamian mengingatkan bahwa Partai Gerindra saat ini memiliki agenda dan program politik yang diarahkan pada kepentingan masyarakat, sehingga kader yang duduk di lembaga legislatif semestinya dapat menjaga fokus terhadap tugas-tugas kerakyatan.
“Di DPR Kota Ternate ada teman-teman DPR, lebih khusus dari Partai Gerindra, yang asyik sibuk dengan hal-hal yang tidak efektif dalam rangka kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ketua DPC itu mengakui bahwa situasi tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap dirinya sebagai Ketua DPC. Ia menyebut kondisi itu sebagai bagian dari tantangan sekaligus beban dalam menjalankan kepemimpinan partai.
“Kalau saya bilang, ini mungkin bagian dari kegagalan saya sebagai Ketua DPC. Tapi suka atau tidak suka, saya sebagai Ketua DPC juga punya tindakan yang saya terapkan sesuai dengan perintah partai,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan bahwa Partai Gerindra memiliki mekanisme, instrumen organisasi, serta garis komando yang harus dipatuhi oleh seluruh kader. Menurutnya, setiap kader yang menjalankan tugas politik seharusnya tetap berkoordinasi dan berpedoman pada keputusan serta arahan partai.
“Partai ini punya garis komando, punya instrumen. Tapi kadang-kadang sebagai manusia, ada yang melangkah tanpa petunjuk partai dan berjalan juga tanpa informasi ke partai,” jelas Jamian.
Meski demikian, Jamian mengakui bahwa persoalan tersebut memang terjadi di internal Partai Gerindra Kota Ternate. Karena itu, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah organisasi sebagai bagian dari penyelesaian persoalan.
Dirinya juga menyinggung proses yang telah berjalan hingga pada tahapan terkait pergantian antarwaktu (PAW). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang ditempuh sesuai prosedur.
“Termasuk yang sudah berjalan sampai tingkat pemutusan PAW dari BPK. Ini sudah langkah yang sangat profesional dan memang dianggap sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di tata tertib DPR,” pungkasnya. (Barak)
