Halut, Jurnalone.id – Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Tomy Moses mengatakan, PT. IHB layak diberikan apresiasi atas penanganan Covid-19, walau hanya di internal Perusahan itu. Dimana hal itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
“Sejumlah kebijakan H. Robert sebagai Presiden Dierktur PT. NHM dan PT. Indotan Halmahera Bangkit (IHB) sangat membantu perekonomian khususnya Halmahera Utara”, tutur Moses kepada wartawan (Senin 22/02/2021)
Menanggapi itu, koordinator Penanganan Covid-19 PT. NHM Wilayah Halmahera Utara, Septian Sam kepada sejumlah awak media menjelaskan, penerapan sistem penanganan serta pengendalian Covid-19 di internal PT.NHM di Halmahera sesuai dengan edaran Kementrian Kesehatan RI.
Kata Septian, dalam penanganan Covid-19 serta penerapan di lapangan tidak tanggung tanggung. Bahkan para pihak dari luar perusahan yang ikut terlibat juga diberikan prioritas yang sama oleh PT. NHM.
” Semua ini sesuai dengan instruksi H.Robert beliau memberlakukan kariawannya seperti keluarganya sendiri, bahkan Kariawan Hotel yang kami pakai sebagai tempat transit Kariawan NHM pun di beri pelayanan bak Kariawan NHM,” ucap Septian kepada awak media di Hotel Marahai Park.
Diketahui untuk memaksimalkan, penanganan covid-19 di internal Perusahaan khususnya Halmahera Utara, PT. NHM menggunankan 9 Hotel. 7 Hotel dipakai untuk dijadikan tempat transit karyawan untuk mengikuti tahapan swab sebanyak 2 kali selama 5 hari. Sementara 2 hotel lain untuk dijadikan tempat karantina, jika ada karyawan yang positif.
“7 hotel di Tobelo, kabupaten Halmahera Utara di kontrak oleh PT.NHM sebagai tempat transit karyawan. Artinya karyawan sebelum kembali ke lokasi tambang, wajib mengikuti karantina selama 5 hari serta dilakukan swab selama 2 kali,” terang Septian Sam.
Hal dimaksudkan, untuk memastikan bahwa karyawan yang akan masuk ke lokasi tambang, benar-benar sehat dan bebas dari covid 19.
Tambah dia, alasan penempatan penanganan Covid-19 di Wilayah itu, semata membantu pemerintah daerah guna dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. ( 02/PAD)
