JAILOLO ONE.id– Pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa di seluruh Indonesia. namun anggaraan yang begitu besar ini sering disia-siakan oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan besar demi memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan cara menawarkan proyek melalui anggaran dana desa.
Di Kabupaten Halmahera Barat, anggaran dana desa dijadikan proyek, seperti pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) yang anggarannya sistematik melambung dan di duga di mark up.
Papan informasi di anggarkan lima juta rupiah (Rp 5.000.000) persatu bingkai, dengan total tiga puluh juta rupiah (Rp 30.000.000) perdesa, dengan jumlah enam bingkai serta gambar peta batas desa masing masing dan semua di kabupaten Halbar telah menganggarkan dana Sistim Informasi Desa (SID) melalui dana desa tahun 2019.
Menurut salah satu staf desa di Halbar, yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, kalau soal pengadaan Sistim Informasi Desa (SID), Ia belum ditugaskan didesa, terkait anggarannya memang terlalu tinggi.
“Kalau saya nilai, paling tinggi harganya satu juta (Rp 1.000 000) perbingkai atau satu unit, soal pengadaan (SID)itu,”ungkapnya,Selasa(5/5/2020).
Terpisah, Tokoh Masyarakat asal kecamatan Sahu Timur Djon, juga menyoroti anggaran Sistim Informasi Desa (SID) yang begitu tinggi harganya, yang di anggarkan melalui dana desa dengan jumlah yang sangat besar, senilai tiga puluh juta rupiah (Rp 30.000.000) perdesa.
“Harga tersebut sangat tinggi sekali, Pengadaan ini diduga di mark up oleh beberapa oknum, menurut saya, nilai pengadaan (SID) ini paling tinggi harganya dan anehnya hampir semua desa sudah menyalurkan angaran ke rekening pihak ketiga. namun, barangnya dari tahun 2019 hingga saat ini belum juga terlihat,”terangnya.
Ia mengemukakan, setelah di amati di beberapa Kecamatan di Halbar, semua desa menganggarkannya.namun, hingga kini barang pengadaan(SID) dari tahun 2019 tidak terrealisasi.
“Pemanfaatannya tidak menyentuh kemasyarakat miskin. Seandainya dana sebesar itu diprogramkan untuk kesejahteraan masyarakat, lebih relevan dinikmati oleh banyak orang, tapi anggaran tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memperkaya dirinya sendiri,” ungkapnya.
Terkait anggaran Sistim Informasi Desa (SID) yang diduga di mark up, selaku masyarakat Halbar, Ia meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), untuk menyelidiki proyek pengadaan Sistim Informasi Desa (SID) yang di anggarkan di semua desa di kabupaten Halbar.
“Karena ada dugaan, proyek tersebut ada indikasi korupsinya, maka diharapkan kepada aparat kepolisian agar segera menyelidiki,”ungkapnya.
Sementara itu, Pihak ketiga yang menangani proyek SID tersebut, ketika di konfermasi media ini, selalu memberikan alasan bahwa barang tersebut sudah dalam perjalan menuju ke halbar mengunakan kapal laut.(J0-1)
