TERNATE – Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si., menghadiri sekaligus menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Wisuda Lulusan Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi Dokter Periode Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, yang digelar di Aula Banau, Sabtu (21/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikram membawakan orasi ilmiah bertajuk “Optimalisasi Hilirisasi Nikel Berbasis Inovasi dan Digitalisasi untuk Mewujudkan Masyarakat Tangguh, Inklusif, dan Berdaya Saing melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).”
Mengawali orasinya, Bupati Ikram menyampaikan apresiasi kepada Universitas Khairun yang selama lebih dari enam dekade telah menjadi salah satu rumah ilmu pengetahuan penting bagi Maluku Utara dan kawasan timur Indonesia.
Dalam kesempata itu bupati juga menyampikan rasa hormat atas kesempatan berdiri di mimbar akademik. Bupati menyadari sepenuhnya bahwa kehadirannya bukan sebagai seorang akademisi yang setiap hari berada di ruang kuliah, laboratorium, atau pusat penelitian.
“Saya hadir sebagai seorang kepala daerah yang setiap hari berhadapan dengan realitas pembangunan, dengan segala keterbatasan, dengan harapan masyarakat, dengan tuntutan pelayanan publik, dan dengan berbagai kepentingan yang harus dipertemukan dalam keputusan-keputusan yang sering kali harus diambil dalam situasi yang tidak sepenuhnya pasti,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa orasi ilmiah ini merupakan refleksi mengenai bagaimana hilirisasi, inovasi digitalisasi, SPBE, tata kelola fiskal, dan pengelolaan APBD seharusnya diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat yang mampu menghadapi masa depan.
Orang Nomor satu Halmahera Tengah itu juga memaparkan data pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah yang menunjukkan skala ekonomi yang sangat signifikan. PDRB meningkat dari sekitar Rp3,29 miliar pada 2020 menjadi sekitar Rp54,96 miliar pada 2025, dengan capaian pada 2025 tercatat sekitar Rp29,58 miliar.
Laju pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 62,47 persen tertinggi di Indonesia dengan sektor industri pengolahan menjadi salah satu motor utama perubahan struktur ekonomi daerah.
Dari sisi fiskal, kapasitas pendapatan daerah juga meningkat signifikan. Pendapatan daerah naik dari sekitar Rp1,59 triliun pada 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp189,56 miliar pada 2023 menjadi Rp396,35 miliar pada 2025, dengan capaian sekitar Rp399,50 miliar pada 2026.
“Halmahera Tengah memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Namun pertanyaannya, apakah negara mengembalikan yang adil bagi Halmahera Tengah atau tidak,” tegas Bupati Ikram.
Bupati Ikram menekankan pentingnya pergeseran cara pandang, dari sekadar mengejar fiscal capacity menuju fiscal value. Menurutnya, kapasitas fiskal hanyalah kemampuan pemerintah membiayai pembangunan, sementara nilai fiskal adalah manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Mengelola APBD pada hakikatnya bukan sekadar mengelola uang publik. Lebih dari itu, mengelola APBD adalah mengelola kepercayaan publik. Di dalam setiap lembar APBD terdapat pilihan siapa yang diprioritaskan, persoalan apa yang dianggap penting, dan masa depan seperti apa yang kita bangun,” ujarnya, sembari mengutip gagasan Creating Public Value yang menyebut keberhasilan organisasi publik tidak semata terletak pada output birokrasi, melainkan pada nilai-nilai yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Bupati juga memaparkan tren kenaikan PAD Halmahera Tengah sejak dirinya menjabat: dari Rp151,85 miliar pada 2022, naik menjadi Rp189,56 miliar (2023), Rp318,07 miliar (2024), Rp395,35 miliar (2025), dan Rp396,50 miliar pada semester I 2026, dengan target di atas Rp400 miliar hingga akhir tahun.
Bahkan bupati turut menyoroti pemotongan dana transfer pusat pada 2026 sebesar Rp480 miliar, serta realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dari total hak Rp461 miliar baru dibayarkan kurang dari 10 persen, atau sekitar Rp41 miliar.
Meski demikian, Bupati Ikram menegaskan bahwa pemotongan dana transfer pusat tersebut tidak menggoyahkan kemampuan fiskal daerah maupun keberlanjutan program-program untuk masyarakat.
“Walaupun ada pemotongan dana transfer pusat, pemerintah daerah tidak mengalami goncangan. Pengurangan anggaran tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan dan program-program yang telah kita jalankan untuk masyarakat,” tegas Bupati Ikram.
Bupati Ikram menegaskan bahwa formula pengelolaan APBD Halmahera Tengah diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk menekan angka kemiskinan daerah, melalui sejumlah kebijakan seperti, Insentif bagi ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, janda, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu.
Insentif bagi imam dan pendeta, beasiswa gratis untuk jenjang perguruan tinggi, pembangunan rumah layak huni, layanan kesehatan gratis, santunan duka kematian, pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA, lengkap dengan seragam, sepatu, dan topi setiap tahun.
Khusus untuk beasiswa perguruan tinggi, program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga ASN Pemda Halmahera Tengah pemegang KTP setempat sebagai bagian dari peningkatan sumber daya manusia aparatur. Anggaran beasiswa tercatat naik dari Rp19 miliar (APBD 2025) menjadi Rp21 miliar (APBD Perubahan 2025), lalu Rp31 miliar (APBD 2026) hingga Rp35 miliar (APBD Perubahan 2026), menjangkau 4.290 mahasiswa.
Bupati Ikram juga menyampaikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemda Halmahera Tengah tetap dibayarkan secara lancar setiap bulan, bahkan pemerintah daerah memberikan insentif tambahan khusus bagi guru-guru SMA yang mengajar di Halmahera Tengah.
“Tambahan Penghasilan Pegawai untuk kelas V, pangkat II/d, sebesar Rp6.300.000, ini kelas terendah dengan TPP sebesar itu. Adapun guru SMA diberikan insentif sebesar Rp1 juta per bulan,” ucapnya.
Di bidang kesehatan, manfaat layanan gratis Halmahera Tengah turut dirasakan warga Kecamatan Wasile Timur, Maba Tengah, dan sekitarnya di wilayah perbatasan yang berdekatan langsung dengan Halmahera Tengah, yang juga digratiskan saat berobat di fasilitas kesehatan Halmahera Tengah.
Pemda Halmahera Tengah bahkan menanggung biaya warga yang berobat di luar daerah, termasuk biaya pemulangan pasien ke rumahnya.(red/rls)
