HALBAR – DPRD Halmahera Barat, memastikan pengusulan 1.405 tenaga honorer menjadi honorer paruh waktu, tetap berjalan, meski pada 2026, transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pemangkasan hingga Rp203,9 miliar.
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat, Yoram Uang, menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, dengan tetap mengakomodir tenaga honorer.
“Apapun konsekuensi anggarannya, DPRD dan Pemda Halbar tetap berkomitmen mendorong agar honorer paruh waktu tetap diakomodir,” tegas Yoram, di Kantor DPRD, Kamis (2/10/2025).
Yoram menjelaskan, jumlah tenaga honorer di Halmahera Barat, mencapai 1.405 orang. Data tersebut akan diverifikasi langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia menambahkan, Kemenpan-RB akan membuka server setelah proses verifikasi dan penerbitan SK di sejumlah daerah selesai. Selanjutnya, sekitar 132 daerah yang belum masuk tahapan tersebut akan diakomodir melalui pembukaan server.
“Yang terpenting, tidak ada lagi honorer siluman,” timpalnya.
Waketum DPP Apdesi ini mengungkapkan, bahwa sebelumnya, DPRD Halmahera Barat, telah melakukan langkah politik dengan menyambangi Hasby Yusuf, yang dikenal dekat dengan pimpinan Komisi II DPR RI. Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD, Ibnu Saud Kadim.
“Pada pertemuan itu, beliau (Hasby Yusuf), langsung berkomunikasi dengan Ketua Komisi, agar segera meminta Kemenpan-RB, membuka akses server untuk Halbar dan kabupaten lain di Maluku Utara. Alhamdulillah, beliau berjanji segera menyampaikan langsung ke Kemenpan-RB,” terangnya.
Yoram mengatakan DPRD Halmahera Barat optimis dengan adanya dukungan politik dari DPD dan DPR RI. Ia menyatakan proses pengusulan tenaga honorer paruh waktu tidak akan terhenti, meski kondisi keuangan daerah sedang menghadapi pemangkasan besar-besaran.(red)
