JAILOLO – Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad akan dilaporkan ke Kementerian Sosial RI. Laporan tersebut karena Pemda Halbar menunda pembayaran Operasional PKH Kemensos. Hal ini disampaikan Kordinator PKH Kabupaten Halbar, Ayub Sani Ibrahim kepada wartawan saat dikonfirmasi, Senin, (1/1/2024).
Menurut Ayub, dana shering untuk PKH Halbar itu sanggat di butuhkan saat ini, karna itu mengangkut dengan kerja-kerja pendamping PKH dilapangan.
“Jika tidak ada dana shering, maka kerja teman-teman PKH dilapangan juga akan terganggu,”ujarnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa anggaran tersebut telah di usulkan ke Pemda Halbar dan sudah sampai pada tingkat SP2D, tetapi lagi- lagi Pemda Halbar tidak memcairkan anggaran itu.
“Dana shering itu kita usulkan dari awal tahun 2023, dan memasuki Tahun 2024 ini, Pemda Halbar tidak bayar,”katanya.
Dirinya juga bilang, semua upaya sudah dilakukan, jika Pemda Halbar tidak mencairkan anggaran PKH itu maka Ia mengambil langkah untuk melaporkan masalah tersebut ke Kemensos.
“Jika Pemda Halbar tidak mencairkan anggaran itu, maka persoalan ini kami akan laporkan ke Kemensos,”tegasnya.(red)
