HALUT – Status tanggab darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Loloda Utara telah berakhir. Penutupan status tanggap darurat oleh Pemda Halmahera UtUtaradisampaikan melalui Konferensi Pers, yang berlangsung di Kantor BPBD Halmahera Utara, Selasa (27/1/26).
Penturupan status tanggab darurat itu turut hadir Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi Ahmat, Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu, Kajari Halut Bambang Sunoto, Sekda Halut DrDrs.E.J.Papilaya dan unsur terkait lain.
Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad menyampaikan, sebelumnya status tanggab darurat yang ditetapkan Pemerintah Daerah merupakan respon cepat bencana alam yang terjadi seperti di Kecamatan Loloda dan Kao.
Status ttersebutberlaku sejak 7 Januari hingga 20 Januari 2026, kemudian terjadi perpanjangan sampai 21 Januari hingga 26 Januari 2026, karena masih membutuhkan pekerjaan lanjutan.
Menurut Wabup, saat ini Status Tanggap Darurat secara resmi di cabut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, pada hari ini Selasa 27 Januari 2026.
“Walaupun Status tanggap darurat sudah dicabut, tetapi roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya, ” ungkap Kasman.
Kami menghimbau kepada masyarakat yang sering terdampak tanah longsor dan banjir tetap waspada karena alam ini ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita prediksi.
“Status sudah dicabut, yang berbau dengan bantuan dari luar atau dari masyakarat sudah ditutup,” jelas Wabup.
Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI dan Polri, pemerintah pusat maupun provinsi Maluku Utara dan instansi terkait dan masyarakat yang telah membantu kami ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana yang kita alami.
Dikesempatan itu juga, Wakil Bupati menyampaikan terkait adanya surat edaran keramaian pesta hiburan malam telah ada kesepakan di tahun sebelumnya.
“Saya berharap atas nama pemerintah daerah untuk kita batasi diri pesta malam hari karena resiko sangat besar apabila melakukan pesta pada malam hari,” ujarnya.
Selain itu juga bahwa saat ini alat yang telah dikirim untuk bekerja di desa yang terdampak bencana, masih dalam proses pekerjaan, walaupun sudah ditutup status tanggap darurat, akan tetapi pemerintahan tetap berjalan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan teknis.
“Pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sangat baik, ” tutur Wakil Bupati. ( Jefry)
