TERNATE – Kanwil DJPb Maluku Utara bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) provinsi Maluku Utara menyelenggarakan diseminasi terkait KFR dan Laporan Perekonomian provinsi (LPP), bertempat di Aula Gamalama Kanwil DJPb Maluku Utara, Kamis (16/6/22).
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara Adnan Wimbyarto mengatakan, kegian ini merupakan bentuk sinergi antara pengelola fiskal dan moneter di daerah dan upaya untuk mengoptimalkan knowledge sharing atas informasi yang dimiliki. Sehingga diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam policy design bagi stakeholder, utamanya pemerintah daerah di Maluku Utara. “Rekomendasi yang dapat kami berikan merupakan kontribusi untuk memperbaiki kualitas kinerja APBN dan APBD,” Ungkap Adnan Wimbyarto pada acara yang dilakukan secara hybrid tersebut.
Adnan menyebutkan, perekonomian triwulan I tahun 2022 tumbuh sebesar 29,63% (y-o-y), kondisi tersebut lebih baik daripada Triwulan I 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,45% (y-o-y). Sedangkan inflasi pada Maret 2022 sebesar 1,25% (y-o-y), berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,64% (y-o-y), dengan kelompok transportasi sebagai penyumbang inflasi terbesar.
Dalam kesempatan tersebut Adnan juga memparkan perkembangan indikator kesejahteraan, yang terdiri dari tingkat kemiskinan per 2021 sebesar 6,38% pada tahun 2021, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2022 sebesar 4,98%, tingkat ketimpangan sebesar 0,278 poin, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2022 sebesar 107,52, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105,12.
Untuk realisasi pendapatan APBN pada triwulan I tahun 2022 sebesar Rp0,52 triliun dari pagu Rp. 2,16 triliun, realisasi pendapatan didominasi oleh pendapatan perpajakan. Sementara untuk belanja APBN terealisasi sebesar Rp2,85 Triliun dari pagu Rp14,78 Triliun, yang didominasi oleh belanja TKDD sebesar Rp2,13 Triliun. Dengan demikian, APBN Maluku Utara. Pada triwulan I Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp2,33 Triliun, turun 5,04% dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2021.
Lanjutnya, untuk APBD sendiri pada komponen pendapatannya terealisasi sebesar Rp1,75 Triliun dari pagu Rp12,72 Triliun, meningkat sebesar 8,06% dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2021 dan didominasi oleh pendapatan transfer. Sementara itu, untuk belanja terealisasi sebesar Rp. 0,99 Triliun dari pagu Rp13,66 Triliun yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Dengan demikian, terjadi surplus dari APBD sebesar Rp0,76 Triliun pada APBD, membahas terkait PAD dan TKDD, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 8,52%, sedangkan untuk porsi TKDD terhadap pendapatan daerah sebesar 91,48%, artinya kemandirian fiskal Maluku Utara masih perlu ditingkatkan. Capaian output Maluku Utara triwulan I tahun 2022 terbesar dipegang oleh sektor infrastruktur sebesar Rp85,16 Miliar dari pagu sebesar Rp682,32 Miliar, disusul oleh sektor pendidikan yang terealisasi sebesar Rp10,59 Miliar dari pagu sebesar Rp109,54 Miliar, sektor kesehatan terealisasi sebesar Rp1,25 Miliar dari pagu sebesar Rp. 43,67 Miliar.
Realisasi penyaluran KUR hingga triwulan I tahun 2022 sebesar Rp274,5 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 5,240 debitur, dengan Kota Ternate menjadi Kabupaten/Kota dengan nilai penyaluran dan jumlah debitur terbanyak di wilayah Maluku Utara. Sedangkan untuk realisasi pembiayaan UMi tercatat sebesar Rp133,4 juta dan sebanyak 30 debitur, Kota Ternate masih menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah debitur terbanyak.
“Oleh karena itu, diperlukan adanya pemerataan informasi terkait KUR dan UMi sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, kondisinya masih terjaga. Penyaluran kredit ke-46 sektor prioritas menunjukkan peningkatan yang tinggi pada hampir semua sektor, diiringi dengan turunnya risiko kredit yang diukur melalui rasio NPL,” ungkapnya.
Selain itu, kredit yang direstrukturisasi pun mengalami penurunan signifikan. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat merupakan momentumyang tepat dalam mendorong peningkatan keuangan inklusif, dimana selama triwulan I 2022 terjadi pertumbuhan positif transaksi digital seperti QRIS dan e-commerce.Analisis tematik untuk KFR Triwulan I Tahun 2022 membahas terkait peran fiskal (program pusat-daerah) untuk mendorong kemandirian UMKM.
Diketahui bahwa per Mei 2022, di Malut terdapat sebanyak 5.343 pelaku usaha UMKM yang mengajukan pembiayaan KUR dan UMi dengan debitur terbanyak pada sektor perdagangan.
“UMKM ini menjadi salah satu penopang roda perekonomian di Malut, dalam mendukung kemandirian UMKM tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan program kebijakan penerapan PPh 0% bagi UMKM dengan omset Rp. 500 juta sesuai dengan UU No 7 tahun 2021, Pemerintah Pusat juga mendukung kemandirian UMKM,” kata Adnan.
Hal senada juga disampaikan, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, R. Eko A. Irianto bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utaradidorong oleh akselerasi pertumbuhan ekspor luar negeri. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya produksi komoditas hilir nikel, serta pertumbuhan investasi dalam rangka pembangunan smelter di Maluku Utara. Hal ini juga tercermin dari tingginya akselerasi pertumbuhan pada lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan.
Selain itu, kata Eko pertumbuhan juga terjadi pada lapangan usaha perdagangan seiring diterapkannya kebijakan transisi menuju endemi yang mempengaruhi peningkatan aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat di Maluku Utara.
Di sisi lain, Eko memaparkan bahwa secara akumulasi sampai dengan April 2022, provinsi Maluku Utara tercatat mengalami deflasi sebesar 0,18% (ytd), dimana pada bulan April 2022 inflasi tercatat sebesar 0,82% (mtm). Inflasi sepanjang triwulan berjalan diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2022 sebagai dampak dari pulihnya daya beli masyarakat pasca pelonggaran PPKM luar Jawa-Bali, serta kebijakan pemerintah yang menghapuskan kewajiban penggunaan masker di tempat terbuka.
Selain itu, pemerintah juga menghapuskan kewajiban masyarakat untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR/Antigen sebagai syarat perjalanan, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat antar daerah khususnya untuk moda transportasi udara. “Peningkatan tensi geopolitik di kawasan Eropa yang berpengaruh pada kenaikan harga komoditas dunia perlu dicermati karena berpotensi mempengaruhi harga kebutuhan pokok di dalam negeri,” katanya. (red/rls)
