TERNATE, JURNALONE.id – Kinerja APBN pada tahun 2022 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat, terbukti dengan adanya realisasi defisit sebesar 2,38% PDB (lebih rendah dari batas maksimal defisit sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 yaitu 3% dari PDB).
Sepanjang tahun 2022, APBN hadir sebagai instrumen yang mampu menciptakan stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung aktivitas dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kerja keras APBN dapat kita lihat dari pendapatan yang mampu tumbuh tinggi didukung membaiknya aktivitas ekonomi, efektivitas implementasi kebijakan melalui UU HPP, serta tren kenaikan harga komoditas.
Dari sisi belanja, terdapat peningkatan dan akselerasi belanja sebesar 10,9% (yoy) dan sekitar 99,5% dari pagu pada Perpres 98/2022. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto, pada acara Torang Pe APBN Edisi Bulan Januari 2023, Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Jumat (27/01/2023).
“APBN 2023 siap mendukung berbagai target pembangunan yang berfokus pada human capital, physical capital, dan antisipasi ketidakpastian. Hal ini didukung oleh kebijakan belanja berfokus pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, serta tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko ketidakpastian. Sementara itu, kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan negara untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha tetap kondusif,” ungkap Adnan.
Lebih lanjut dijelaskan Adnan, kebijakan subsidi pada APBN 2023 terus didorong agar lebih sasaran dan berkeadilan, namun tetap diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat serta dilakukan pada waktu yang tepat. Dari segi hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan transfer ke daerah semakin diperkuat dengan implementasi UU HKPD dan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.
“APBN 2023 disusun ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit APBN kembali di bawah 3 persen PDB dan pertama kalinya target pajak di atas Rp2 ribu triliun. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan diarahkan pada pengelolaan utang yang aman dan kredibel, serta mendorong pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan proyek strategis pusat dan daerah,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara juga menjelaskan bahwa, sampai dengan Desember 2022, APBN Regional Maluku Utara memperlihatkan kinerja yang baik. Per 31 Desember 2022, pendapatan telah terealisasi sebesar Rp3,49 Triliun atau 152,43% dari target. Sedangkan, di sisi belanja telah terealisasi sebesar Rp16,41 Triliun atau 106,70% dari pagu. Sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp12.91 Triliun (98,68% dari pagu).
“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 Triliun atau 54,38% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp697,85 Miliar atau 66,49% (yoy),” jelas Adnan.
“Pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Desember 2022 untuk Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp106,56 Miliar atau 2,31% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp75,93 Miliar atau 4,42% dan Rp114,92 Miliar atau 8,81% (yoy). Adapun belanja TKDD sampai dengan Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp990,64 Miliar atau 9,07% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan realisasi DBH dan DAK fisik sebesar Rp1.037,62 Miliar (76,97%) dan Rp128,35 Miliar (8,24%) yoy,” jelasnya.(rls/SMG)
