HALUT – Masa Aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Petani Kelapa Halmahera Utara (AMPPK) menggelar aksi di depan kantor Bupati Halmahera Utara Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Senin (28/9/26).
Aksi masa yang berlangsung di depan kantor Bupati tersebut menyatakan dukungan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa, yang dikoordinir oleh Hein Rajawange bersama sejumlah para petani kelapa dari beberapa wilayah di Halmahera Utara.
Masa aksi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Halmahera Utara agar tetap konsisten serta komitmen untuk menjalankan Peeda Tersebut.
Selain itu juga menjaga iklim investasi agar tetap berjalan efektif dan dapat berikan dampak ekonomi bagi masyarakat Halmahera Utara
Bupati Halut Piet Hein Babua menegaskan, Hilirisasi kelapa merupakan langkah Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditi, serta menjaga harga jualndan memperkuat perekonomian daerah.
“Hilirisasi buah kelapa adalah langka penting ya g dibuat Pemda Halut, guna meningkatkan nilai tambah, menjaga dan meningkatakan harga jual beli serta perkuat ekonomi di daerah ini,” ujarnya.
Didepan masa aksi, Bupati mengajak petani kelapa menjaga persatuan dan keamanan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kelapa di Halmahera Utara.
Sementara keterwakilan masa aksi saat orasi menegaskan bahwa banyak petani yang kehidupannya bergantung pada kelapa. Masa aksi juga meminta agar kepentingan petani tidak menjadi kegaduhan yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di Halmahera Utara.
Masa aksi juga merasa resa atas tindakan yang mengatasnamakan petani disaat lakukan aksi sebelumnya. Masa aksi juga sempatkan diri di Kantor Pajak Tobelo, untuk meminta oknum pegawai pajak DM agar mengklasifikasi pernyataannya meremehkan Perda hilirisasi kelapa, namun oknum tersebut bukanlah bertugas di Kantor Pajak Tobelo, tapi DM bertugas di Kantor Pajak Ternate. (Jefry)
