APBD 2027 Mulai Digodok, DPRD Ternate Soroti Aspirasi Reses yang Belum Terjawab

TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mulai mematangkan tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan dua agenda rapat internal DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ternate, Kamis (12/11/2026).

Dua agenda tersebut masing-masing membahas penetapan jadwal pembahasan APBD 2027 melalui rapat internal Badan Anggaran (Banggar), serta rapat pimpinan DPRD bersama seluruh ketua fraksi untuk mengkaji berbagai hal strategis menjelang pembahasan anggaran daerah.

Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu menjelaskan, rapat internal Banggar difokuskan pada penetapan agenda dan tahapan pembahasan APBD 2027, termasuk jadwal rapat lanjutan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait.

“Rapat pertama adalah rapat internal Banggar untuk memutuskan jadwal pembahasan APBD 2027. Kami sudah menetapkan agenda-agenda rapat selanjutnya, termasuk pembahasan bersama OPD atau dinas terkait,” jelasnya.

Sementara itu, agenda kedua merupakan rapat pimpinan DPRD bersama seluruh ketua fraksi. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyatukan pandangan, menghimpun masukan, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027.

Menurutnya, dinamika dan perbedaan pandangan yang muncul dari masing-masing fraksi merupakan hal yang wajar dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Setiap fraksi memiliki aspirasi, keluhan, serta masukan yang perlu dipertimbangkan oleh pimpinan DPRD.

Ia menegaskan, koordinasi antara pimpinan dan seluruh ketua fraksi penting dilakukan agar setiap kebijakan maupun langkah yang diambil dalam pembahasan APBD 2027 tidak menyimpang dari pemahaman bersama seluruh anggota DPRD.

Hal ini mengingat DPRD Kota Ternate memiliki 30 anggota yang merupakan representasi masyarakat. Karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan penganggaran daerah harus mencerminkan kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan kelembagaan atau kelompok tertentu.

Lebih lanjut, jamian menyampaikan salah satu persoalan yang menjadi perhatian sejumlah fraksi adalah tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.

Menurutnya, pelaksanaan reses selama ini masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah kebutuhan dan usulan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam program maupun kebijakan pemerintah daerah.

“Reses ini banyak kendala yang kita hadapi di tingkat masyarakat, tetapi hampir belum memenuhi kepentingan masyarakat. Itulah yang menjadi usulan-usulan fraksi dalam rangka memenuhi kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, rapat pimpinan bersama seluruh ketua fraksi menjadi langkah awal yang penting untuk mengkaji lebih mendalam berbagai persoalan sebelum pembahasan APBD 2027 memasuki tahapan selanjutnya.

DPRD Kota Ternate diharapkan dapat memastikan proses pembahasan anggaran berjalan lebih terarah, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta mengutamakan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kota Ternate. (Barak)