TERNATE – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah terus memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku Utara melalui peningkatan produksi, kerja sama antardaerah, serta penguatan rantai pasok guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala daerah se-Sulampua.
Pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian penting karena kenaikan harga bahan pokok berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Karena itu, inflasi pangan bergejolak perlu dijaga pada kisaran sasaran 3 hingga 5 persen melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan berbagai mitra strategis.
GPIPS Sulampua 2026 mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”. Tema ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan distribusi, ketimpangan pasokan antardaerah, serta risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan.
Dalam pelaksanaannya, diperkenalkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua” yang terdiri atas tiga pendekatan, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat kerja sama perdagangan pangan antardaerah, serta membangun tata kelola pangan yang lebih terintegrasi.
Di Maluku Utara, Karsa Daya diwujudkan melalui Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Program ini diperkuat dengan fasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui business matching bersama perbankan.
Hingga Oktober 2026, dukungan sarana dan prasarana berupa bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap telah disalurkan kepada sembilan kelompok tani/gabungan kelompok tani (gapoktan) dan empat kelompok nelayan. Dukungan tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat pasokan pangan dari daerah.
Sementara itu, Karsa Sambung dilakukan melalui penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi. Di Maluku Utara, inisiatif ini mencakup kerja sama komoditas bawang merah antara TPID Kota Ternate dan Kota Probolinggo.
Kerja sama juga dijalankan melalui skema business to business antara offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dan pelaku usaha unggulan komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang. Distribusi komoditas tersebut turut didukung Badan Pangan Nasional melalui pemanfaatan pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk membantu kelancaran pasokan.
Adapun Karsa Tata berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan melalui kolaborasi kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai offtaker.
Selain itu, pengembangan neraca pangan bersama Badan Pangan Nasional dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan pasokan dan sebagai dasar perumusan kebijakan stabilisasi harga.
Di tingkat daerah, TPID Maluku Utara juga mengembangkan program unggulan pertanian perkotaan atau urban farming bertajuk “Rindang Berseri”. Program ini memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta melibatkan TP-PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga di Kota Ternate.
Program Rindang Berseri telah berkontribusi menambah pasokan kangkung sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan. Sementara itu, komoditas cabai rawit masih dalam tahap perawatan dengan potensi panen mencapai 1,35 hingga 2,7 ton per bulan.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi juga membutuhkan penguatan produksi, distribusi yang efisien, dan keterlibatan masyarakat.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, Bank Indonesia dan TPID berharap ketahanan pangan Maluku Utara semakin kuat, pasokan lebih terjaga, serta daya beli masyarakat tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi dan risiko iklim.(red/rls)
