TERNATE – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Indonesia Bagian Timur yang digelar di ruang aula Maitara Kantor BI Ternate, Jumat (26/06/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah mempercayakan BI Maluku Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum strategis tersebut.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Menteri UMKM RI Halvi Yuni Moraza, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damani, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kepala OJK Maluku Utara, Kepala BPKP Provinsi Maluku Utara, pimpinan perbankan se-Indonesia Timur, serta perwakilan organisasi perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa peningkatan inklusi pembiayaan bagi UMKM merupakan salah satu fokus utama Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bank Indonesia terus mendorong kesiapan UMKM agar semakin bankable, sehingga mampu mengakses pembiayaan formal dengan lebih mudah, sehat, dan tepat sasaran,” ujar Kepala Perwakilan BI Maluku Utara itu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program, mulai dari peningkatan literasi keuangan, pelatihan pencatatan keuangan, fasilitasi business matching dengan lembaga keuangan, hingga pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Program tersebut dijalankan melalui 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Khusus di Maluku Utara, BI menerapkan pendekatan pengembangan UMKM secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Sehingga langkah tersebut mencakup penguatan UMKM subsisten agar lebih produktif, pengembangan korporatisasi UMKM, percepatan digitalisasi melalui onboarding ke ekosistem digital, hingga pendampingan UMKM berorientasi ekspor agar mampu meningkatkan daya saing dan menembus pasar internasional.
Melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Indonesia Timur ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ekonomi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di kawasan Indonesia Timur,” jelasnya. (Barak)
