TERNATE – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Halvi Yuni Moraza, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat komitmen dalam memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Halvi Yuni Moraza saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyaluran KUR di Gedung BI Perwakilan Maluku Utara, Jumat ( 26/06/2026 ).
Menurutnya, forum koordinasi tersebut merupakan bagian dari langkah Kementerian UMKM untuk menjalankan arahan Presiden dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kami merasa penting melakukan evaluasi ini agar penyaluran KUR benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, tepat sasaran, tepat alokasi, dan tepat jumlah,” ujar Halvi.
Ia menjelaskan, keberhasilan program KUR tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh pihak yang terlibat, mulai dari bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta nasional, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga lembaga penyalur nonbank.
Halvi mengungkapkan, Rakor di Maluku Utara merupakan pertemuan ke-67 sejak kabinet pemerintahan saat ini berjalan. Dari sejumlah pertemuan sebelumnya, evaluasi yang dilakukan telah menghasilkan berbagai perbaikan, baik di lingkungan Kementerian UMKM maupun pada lembaga penyalur dan regulator.
“Empat pertemuan terakhir menghasilkan sejumlah perbaikan. Tidak hanya bagi kami sebagai kementerian, tetapi juga bagi penyelenggara KUR, regulator seperti OJK, BPKP, hingga Kementerian Keuangan,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai hasil evaluasi tersebut mendorong penguatan sistem pengawasan dan monitoring, sehingga berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program KUR dapat segera diperbaiki.
Selain membahas penyaluran KUR, forum tersebut juga mengevaluasi berbagai program pendukung, seperti pembiayaan melalui skema lainnya, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga penguatan ekosistem UMKM.
Halvi juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Bank Indonesia atas dukungannya dalam pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas UMKM agar naik kelas, serta mendorong lebih banyak UMKM menembus pasar ekspor.
“Bank Indonesia sangat membantu dalam pengembangan wirausaha, UMKM naik kelas, hingga UMKM Go Ekspor. Sinergi seperti ini sangat penting agar pelaku UMKM semakin kuat dan mampu bersaing,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa forum koordinasi tersebut menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari aspirasi masyarakat, kendala yang dihadapi perbankan sebagai penyalur KUR, hingga masukan dari regulator seperti OJK, BPKP, dan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan agar penyaluran KUR semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa program KUR benar-benar menjadi instrumen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang mudah diakses, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tutup Halvi. (Barak)
