SOFIFI – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara, menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) sebagai wujud nyata dalam pengendalian inflasi dan peningkatan digitalisasi transaksi pemerintah melalui penguatan koordinasi kelembagaan di daerah, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur di Sofifi itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, memaparkan secara umum inflasi Provinsi Maluku Utara sampai dengan Oktober 2025 terkendali di angka 0,44% (ytd) atau 1,18% (yoy) dan menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan inflasi terendah keempat di seluruh Indonesia.
Pencapaian ini berkat sinergi TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku Utara yang terjalin erat dengan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Dia mengunkapkan, BI Maluku Utara memproyeksikan target inflasi Provinsi Maluku Utara sampai dengan akhir tahun diprakirakan tetap berada pada rentang target nasional 2,5±1% dengan pasokan pangan yang terjaga.
Dalam HLM ini selain penajaman Road Map TPID Provinsi Maluku Utara 2025-2027, disepakati pula beberapa langkah peningkatan ketahanan pangan yang diperlukan baik jangka pendek maupun jangka menengah.
Pertama, pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah, dilakukan guna mengamankan pasokan khususnya dalam menghadapi Nataru. Kedua, penguatan produksi hortikultura, dilakukan melalui pemanfaatan dan penyediaan pupuk organik yang dapat meningkatkan produksi dan kesuburan tanah.
Ketiga, penguatan produksi perikanan dilakukan melalui peningkatan produktivitas hasil tangkap dan penyediaan keramba ikan laut, serta mendorong optimalisasi cold storage dan optimalisasi Unit Pengolahan Ikan. Keempat, penguatan akses logistik dan pembiayaan, dilakukan melalui penambahan rute tol laut, subsidi ongkos angkut, dan pembiayaan KUR bagi petani/nelayan.
Dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, upaya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah akan terus dilakukan. Demikian pula peningkatan literasi masyarakat, pemanfaatan digitalisasi untuk peningkatan PAD, dan optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Secara umum, 10 Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku Utara telah berada pada kategori digital dengan infrastruktur yang terus berkembang. Hal tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Acara itu dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, Sekda Daerah Samsuddin A. Kadir, dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili.
Selaian itu turut dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Timur, perwakilan bupati dan walikota se-Provinsi Maluku Utara, Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Kepala DJPb Provinsi Maluku Utara, instansi vertikal serta seluruh OPD terkait. (red)
