TERNATE – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), kegiatan ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), yang berlangsung di lantai enam muara hotel, Ternate, Senin (09/09/2024).
Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku Kabid Kelembagaan Desa Anwar Lifran menyampaiakan, untuk meningkatkan aparatur dan kelembagaan desa tujuannya memberikan pelatihan kepada pemerintah desa, sehingga terangkat kepada seluruh pemerintahan desa dan ini digagas oleh program P3PD.
Selain itu program P3PD ada tiga komponen, pertama yang dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRAI) sebagai kapasitas aparatur pemerintahan, yang kedua Kementerian Desa, dan ketiga Kominkopenka maupun Bappenas. “Namun yang kami laksanakan ini, berlaku komponen satu dan kewenangannya ada di Mendagri,” ungkap Anwar Lifran.
Anwar mengaharapkan, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik itu kepala desa perangkat desa maupun lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, agar dapat meningkatkan daya berfikir atau skil, sehingga mampu melahirkan pengetahuan dalam pengelolaan program didesa pada umumnya.
Anwar menambahkan kegiatan ini, efektifnya sudah dilaksanakan pada tahun 2023, dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara, sudah melibatkan enam kabupaten dan kota yakni Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halamahera Tengah, Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. “ini sudah berkaitan dengan lokus dan berhadapan langsung dengan Word Bank,”ujarnya.
Lebih lanjut anwar mengatakan, memasuki tahun 2024 kita ditambahkan lokasi untuk dua kabupaten yakni, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Sula. Sedangkan Kabupaten Taliabo belum masuk penetepan P3PD. “Sedangkan yang kita latih adalah P3PD sebagaimana yang sudah disepakati oleh Word Bank sebagai penyedia dana,”ujarnya.
kegiatan pelatihan anggaranya tidak disediakan tetapi lewat tender melalui ekonomi creatif . Sebagai penyelenggara sebab kita Pemerintah Provinsi Maluku Utara bagaimana bisa menfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan ini. Termasuk salah satunya pada kegiatan yang sudah berjalan seperti konsolidasi pengendalian program P3PD 2024 yang melibatkan kabupaten / kota lokus.
Selain itu anwar juga menambahkan, dengan Kegiatan konsolidasi pelaksanaan peningkatan kapasitas P3PD 2024 mengalami keterlambatan di empat wilayah provinsi diantarannya, Provinsi Maluku Utara Provinsi Papua, Kalimantan Selatan dan Bankablitun. Ini disebabkan karena mekanisme atau gagal tender dikementerian dalam Negeri.
“ tatapi dalam waktu dekat akan di bicarakan lewat Word Bank selaku penyedia anggaran, Karena dalam waktu dekat dari 306 desa lokus akan terlaksana sebab sudah informasi dari penyedia anggaran Word Bank. Dan nantinya 2024 ini akan dilksanakan mekanisme pelatihan dengan menggunakan dua metode baik tatap muka maupun LLMS,” Jelas anwar.(BR/SMG)
